Basuki Sebut Akan Dilantik sebagai Kepala Otorita IKN Definitif

Jakarta, Fortune - Basuki Hadimuljono mengaku akan diangkat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) usai purnatugas dari jabatan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014 - 2024.

Pria yang kini masih menjabat sebagai Plt Kepala Otorita IKN itu mengungkapkan tugas tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan IKN.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujarnya, seperti dikutip Antara, Senin (21/10).

Pada hari yang sama, Basuki secara resmi menyerahkan jabatan Menteri Pekerjaan Umum (PU) kepada Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Maruarar Sirait.

Basuki optimistis kedua menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih, khususnya terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan perumahan, dan pembangunan sekolah serta pasar. 

"Saya sangat yakin, Bapak Menteri dan Ibu Wamen dapat melanjutkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan, namun masih dipenuhi banyak tantangan ke depannya," kata Basuki.

Basuki juga berpesan khusus untuk masa mendatang Kementerian PU dan Kementerian PKP dapat terus memperkuat sistem yang telah dikembangkan Kementerian PUPR, sehingga bisa benar-benar menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. 

"Semoga seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan dikembangkan Kementerian PUPR dapat dimaksimalkan untuk mendukung kedua kementerian menjadi sama-sama kuatnya untuk berjalan bersama, sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang lebih tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," kata Basuki.

Menurutnya, sejak 2014 Kementerian PUPR mendapatkan amanah langsung dari Joko Widodo untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi melalui pembangunan sistem, baik sistem pengelolaan sumber daya manusia (SDM), sistem program dan pemantauan proyek, serta sistem pengadaan barang dan jasa (PBJ).