NEWS

Ekspor RBD Olein Dilarang, Bahlil: Agar Pengusaha Tahu Diri

Larangan ekspor tak pengaruhi kinerja investasi.

Ekspor RBD Olein Dilarang, Bahlil: Agar Pengusaha Tahu DiriMenteri Investasi/Kepala Bahlil Lahadalia (kiri) dan Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/9/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.
28 April 2022

Jakarta, FORTUNE - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan RBD Olein adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri. Menurutnya hal tersebut juga dilakukan agar pengusaha minyak sawit dan produk turunannya tahu diri dan patuh terhadap ketentuan di dalam negeri.

"Sistem dan regulasi sudah dikasih ada harga tertinggi, ada DMO, DPO, tapi masih melawan ya kita tutup ekspor sementara. Supaya pengusaha tahu diri, kalau negara ini ada yang mengatur, jangan anggap seolah-olah negara ini nggak ada yang bisa mengatur," ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (27/4).

Hemat Bahlil, pemerintah sebenarnya enggan mengambil opsi larangan ekspor. Sayangnya pengusaha tak mau bergotong royong membantu pemerintah untuk mengamankan pasokan untuk kebutuhan domestik.

Hal itu terlihat dari kondisi kelangkaan pasokan minyak goreng beberapa waktu belakangan yang bahkan sampai memunculkan kasus dugaan korupsi. Lantaran hal itulah, pemerintah terpaksa melarang ekspor sebagai cara untuk menertibkan pengusaha.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membuat aturan yang sewenang-wenang ke pengusaha agar seluruh aturan diikuti. "Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Tapi, pengusaha juga harus tertib jangan atur pemerintah. Yang atur pengusaha adalah pemerintah," kata Bahlil.

Tak pengaruhi investasi

description
Pemerintah melepaskan harga minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar . ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Related Topics

    © 2024 Fortune Media IP Limited. All rights reserved. Reproduction in whole or part without written permission is prohibited.