Kementerian Bertambah, Sri Mulyani Tata Ulang RKA dan DIPA

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar Rapat Koordinasi Restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024–2025 di Aula Mezzanine Kementerian Keuangan, Rabu (23/10).

Ia mengatakan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan kementerian/lembaga (K/L) serta menyesuaikan DIPA untuk pelaksanaan anggaran. Selain itu, Kemenkeu juga membahas penataan Barang Milik Negara (BMN) K/L sejalan dengan kebijakan pemerintah baru di bawah Kabinet Merah Putih. 

“Ini menandai era baru kepemimpinan Republik Indonesia di bawah presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan perubahan ini, Birokrasi harus bersiap, karena setiap pemimpin memiliki visi, misi, dan pemikiran yang perlu diterjemahkan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peran birokrasi sangat penting,” ujarnya, dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (24/10).

Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugas diharapkan segera ditunjuk, terutama pejabat yang berwenang dalam penggunaan sumber daya pada internal K/L.

Selain itu, ia menambahkan bahwa penggunaan kantor BMN akan tetap mengacu pada prinsip kepatutan dan efisiensi. Jika ada perubahan lokasi K/L, Kemenkeu akan mempertimbangkan lokasi BMN yang dapat dioptimalkan, terutama yang tidak aktif.

Sebagai penutup, Sri Mulyani menekankan bahwa rapat koordinasi ini sangat strategis karena akan menentukan apakah visi, misi, dan ide-ide baru dapat terlaksana tepat waktu, berkualitas, serta tetap akuntabel, sesuai dengan anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna pertamanya, Rabu (23/10), meminta K/L bekerja lebih efisien. Ia juga meminta kegiatan-kegiatan tidak penting yang ada pada K/L untuk dikurangi, agar anggaran dapat dialokasikan ke program lain yang lebih diprioritaskan.

"Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak perjalanan luar negeri mohon dikurangi," ujarnya.