Indonesia Ajak Perusahaan Jepang Ikut Tender Sistem Telekomunikasi MRT

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, bertemu dengan Menteri  Agraria, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, Kokuba Konosuke, dalam kunjungan kerjanya ke London, Inggris, Senin (27/11).

Dalam pertemuan tersebut, dia membahas kelanjutan sejumlah kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya MRT Fase 2A, Jakarta (Bundaran HI–Kota).

Selain itu, Budi juga menyatakan pemerintah Indonesia tengah mendorong penyelesaian salah satu paket kontrak dari proyek MRT Fase 2A, yaitu paket kontrak 205, yang meliputi pembangunan sistem persinyalan, sistem telekomunikasi, sistem operasional, daya (power), hingga rel (track work).

“Kami berharap dukungan pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti tender [paket kontrak] 205. Kami menargetkan penandatanganan kontrak tersebut sudah selesai dilakukan pada Desember 2023,” ujarnya seperti dikutip dalam keterangan resmi, Selasa (28/11).

Budi pun memberikan penekanan mengenai perlunya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek MRT fase dua, karena, menurutnya, pembangunan transportasi massal di kawasan aglomerasi seperti Jabodetabek menjadi suatu keharusan. 

MRT Fase 2

Pembangunan MRT Fase 2 merupakan proyek strategis nasional (PSN), yang terdiri dari dua tahap, yaitu Fase 2A dan 2B.

Fase 2A menghubungkan Bundaran HI–Kota dengan panjang 5,8 Km dan melewati tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Kemudian, Fase 2B menghubungkan Kota–Ancol Barat (Depo) yang masih dalam studi kelayakan.

PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A yang memiliki beberapa paket kontrak ini dapat diselesaikan pada 2028 hingga 2029.

Selain membahas proyek MRT, Budi Karya juga membahas kelanjutan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban yang saat ini masih dalam proses pengerjaaan paket 5 dan 6, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan Pelabuhan Patimban.

Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU, dan terminal peti kemas berkapasitas 250.000 TEUs telah rampung. Saat ini kapasitasnya telah mendekati optimal. 

Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.