Menteri Perhubungan Janji Bandara IKN Siap Digunakan September 2024

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, telah siap didarati pesawat, termasuk pesawat kepresidenan pada awal September 2024. 

Dia mengeklaim uji coba landasan pacu (runway) bandara IKN yang berlangsung pada Minggu (25/8) lalu berjalan lancar.

Sebagai informasi, uji coba runway bandara IKN dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO. Kegiatan itu merupakan bagian dari proving flight, yaitu proses operasional untuk memastikan kesiapan rute penerbangan baru.

"Proses uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO, berjalan mulus dan lancar," kata Budi Karya yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, saat menyaksikan secara langsung proses uji coba tersebut.

Sementara itu, Basuki mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan pindah ke IKN pada September 2024.

"Kalau yang saya tahu, programnya Pak Presiden Jokowi, kalau nanti bandaranya (IKN) ini beroperasi pada minggu pertama September, beliau pindah ke sana," ujarnya dikutip Antara, Senin (26/8).

Pembangunan bandara IKN resmi dimulai pada Rabu (1/11/2023). Berlokasi di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, ini merupakan bandara khusus yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di IKN.

Bandara ini berjarak 23 KM dari titik 0 IKN dan 120 km dari Balikpapan.

Secara umum luas seluruh area bandara IKN adalah 347 hektare dengan runway 3000 x 45 meter, taxiway A (180 x 30) meter dan B (a180 x 30) meter, dan apron 102.150 meter persegi, serta luas terminal VVIP dan VIP 7.352 meter persegi.

Pembangunan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak dimulai dari tahun anggaran 2023–2024. Pembangunan fasilitas sisi darat dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pembangunan fasilitas sisi udara dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.