Channels

Sri Mulyani: APBN Surplus Rp107,4 Triliun pada Akhir Agustus 2022

Pemerintah tahan penarikan utang di tengah guncangan global.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers secara daring, Sabtu (16/4). (dok. Kemenkeu)

27 September 2022

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2022 masih mencatatkan surplus Rp107,4 triliun atau 0,58 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Surplus tersebut berasal dari realisasi pendapatan negara yang lebih tinggi dari belanjanya. Pendapatan negara mencapai Rp1.764,4 triliun atau naik 49,8 persen dibandingkan Agustus 2021 (year on year/yoy) yang sebesar Rp1.177,8 triliun. Sementara belanja negara baru Rp1.657 triliun atau tumbuh 6,2 persen (yoy) dari akhir Agustus 2021 yang Rp1.560,8 triliun.

"Dengan surplus ini dan penerbitan utang yang jauh lebih rendah, menjadikan strategi APBN kita sangat sesuai dengan tantangan yang berasal biaya dana yang tinggi, guncangan sektor keuangan, maupun tren kenaikan suku bunga dan penguatan dolar AS," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (27/9).

Secara terperinci, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan yang meningkat 53,2 persen (yoy) menjadi Rp1.378 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang naik 38,9 persen (yoy) menjadi Rp386 triliun.

Penerimaan perpajakan sendiri meliputi penerimaan pajak Rp1.171,8 triliun atau tumbuh 58,1 persen (yoy) serta kepabeanan dan cukai Rp206,2 triliun yang meningkat 30,5 persen (yoy).

Sementara itu, belanja negara yang sebesar Rp1.657 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.178,1 triliun atau naik 8,3 persen (yoy) dan transfer ke daerah Rp478,9 triliun atau meningkat 1,3 persen (yoy).

"Kami akan terus menjaga APBN, termasuk pembayaran subsidi dan kompensasi yang diperkirakan akan melonjak tinggi pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2022, yang akan menggunakan penerimaan negara kita yang sangat baik," katanya.

Tahan penarikan utang

Dengan seluruh realisasi tersebut, sang Bendahara Negara mengatakan keseimbangan primer mencatat surplus Rp342,1 triliun dan terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Rp394,2 triliun

Kondisi tersebut membuat pemerintah menahan penambahan utang untuk membiayai belanja negara. Tercatat, realisasi pembiayaan utang baru Rp331,2 triliun atau 35,1 persen dari target Rp943,7 triliun tahun ini. Jumlah tersebut menyusut 40,1 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) yang Rp552,6 triliun.

"Pembiayaan di APBN kita ini juga mengalami hal yang sangat positif dikaitkan dengan APBN kita yang harus menjaga dari guncangan global kenaikan suku bunga, kenaikan inflasi dan juga penguatan dolar itu bisa mengancam APBN kita. Karena itu pembiayaan anggaran kita yang menurun tajam memberikan proteksi yang sangat baik pada ketahanan APBN kita," katanya.

Meski demikian, dalam situasi guncangan tersebut, kata Sri Mulyani, pemerintah masih mampu mengeluarkan surat utang yang cukup baik. September ini, pemerintah berhasil menggalang dana Rp26,97 triliun dari penerbitan SBSN ritel seri SR017 dan US$26,5 miliar dari Global Bonds (termasuk liability management US$325 juta untuk mengurani eksposur jatuh tempo dan besaran bunga).

"Artinya masyarakat masih berminat untuk terus meletakkan dana tabungan dan investasinya dalam surat beharga negara," ujarnya.