Sri Mulyani: RI Butuh US$200 M untuk Green Building

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia membutuhkan US$200 miliar atau sekitar Rp3.064 triliun untuk membangun gedung ramah lingkungan hingga 10 tahun ke depan. Ini menjadi tantangan yang membutuhkan solusi inovatif dan upaya kolaboratif. 

"Dengan kata lain, pemerintah harus bekerja keras untuk me-leverage opsi pembiayaan untuk membangun proyek di Indonesia," kata Sri Mulyani dalam Seminar Energy Efficient Mortgage (EEM) Development throughout ASEAN countries, Selasa (22/8).

Selain itu, kawasan Asia Pasifik juga membutuhkan pendanaan US$17,8 triliun untuk membangun rumah tinggal. Karenanya, negara-negara anggota Asean perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan pendanaan tersebut, dan pada saat yang sama memanfaatkan potensi green building di kawasan.

"Mendanai pembangunan green building sangat penting untuk perekonomian kita," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, kawasan Asia mengalami ekspansi ekonomi dan pertumbuhan populasi yang luar biasa dan menjadikannya garda depan pembangunan baru secara global. Dalam satu dekade mendatang, diprediksi 50 persen pembangunan dunia akan berlokasi di Asia.

"Peningkatan emisi CO2 dari sumbernya dalam kegiatan konstruksi mendesak kita untuk mengatasi tantangan ini dengan inovasi," katanya.

Urgensi efisiensi energi 

Sri Mulyani juga menyinggung sektor bangunan dan konstruksi yang menjadi kontributor terhadap konsumsi energi global dan emisi CO2.

Pada 2020, kawasan Asia mengonsumsi 36 persen dari total konsumsi energi global dan menyumbang 37 persen emisi CO2 dunia. 

"Kita perlu bekerja sama untuk mendorong inovasi konstruksi bangunan untuk meningkatkan efisiensi energi dan membatasi konsumsi energi dengan tetap memberikan upaya untuk membatasi konsumsi energi," ujarnya.

Di Asia Tenggara sendiri, peningkatan taraf hidup masyarakat dan iklim yang lebih hangat membuat kawasan ini kehilangan 30 persen dari beban puncak energinya untuk pendinginan ruang. Angka ini meningkat cukup signifikan dari 2018 yang konsumsinya hanya 10 persen.

Di sisi lain, Indonesia mengalami berbagai kendala untuk membangun green building di tengah peningkatan kebutuhan pembangunan baru yang terus meningkat,.

"Hambatan finansial yang ditandai dengan tingginya biaya di muka dan terbatasnya akses terhadap modal," katanya.