Tanpa Sinkronisasi Kebijakan, B50 Akan Kesulitan Bahan Baku

Jakarta, FORTUNE - Wakil Ketua Bidang Riset dan Teknologi Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Jummy Bismar Sinaga, mengatakan sinergi kebijakan diperlukan untuk mendorong industri Biodiesel dalam negeri,  terutama ketika pemerintah ingin meningkatkan volume campuran bahan bakar dengan 50 persen biodiesel dari kelapa sawit (B50).

Tanpa sinkronisasi kebijakan, industri akan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku (feedstock) untuk memproduksi B50. Pasalnya, di luar program biodiesel tersebut pemerintah juga memulai program hidrogenasi minyak sawit (HPO) dan bioavtur yang menggunakan kelapa sawit sebagai feedstock.

"B40 dengan suplai yang ada sekarang cukup enggak kapasitas [feedstock]? Cukup. Kalau B50 cukup enggak? Enggak cukup. Kalau kualitasnya ditingkatkan, kalian tambah tanaman cukup enggak? Ya bisa, memungkinkan. Tapi pertanyaan saya adalah: di sisi lain sedang dikembangkan green diesel, hidrogenasi minyak sawit (HPO)," ujarnya dalam diskusi tentang sawit dan kemandirian energi, Kamis (3/10).

Di luar sinkronisasi kebijakan, tantangan lain yang dihadapi industri biodiesel dalam negeri adalah urusan mempertahankan kualitas pada tiap rantai pasok. Selain itu, peningkatan mutu dalam setiap kenaikan campuran biodiesel dalam solar juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal kandungan air, monogliserida, dan kestabilan oksidasi.

Tantangan lainnya adalah dalam hal teknologi, menyusul adanya perubahan pada parameter kualitas biodiesel dari semula 7 menjadi 24 parameter. Hal ini mengharuskan industri yang telah ada sebelumnya untuk mengangkat teknologinya agar produksi biodieselnya dapat sesuai dengan parameter yang berlaku.

"Kita selalu membahas perkembangan mutu-mutunya. Dulu mutunya masih 7 parameter. Dulu enggak diatur warna biodiesel karena enggak penting warna. Tapi untuk tingkat keberterimaan konsumen ketika melihat secara visual, maka warna diatur," ujarnya.

Ada pula tantangan lain, seperti penyimpanan dan handling ketika biodiesel yang selesai diproduksi harus dikirim ke wilayah yang jaraknya jauh. Perhatian khusus harus diberikan karena kualitas minyak biodiesel sangat rentan.

"Biodiesel itu kalau di level pabrik kami bisa produksi sesuai [spesifikasi] tadi. Tapi ketika berjalan, kita kebayang enggak kita kirim dari Dumai sampai ke Balikpapan, sampai seminggu dan dibongkar tiga hari kemudian. Bagaimana tidak kualitas mengalami downgrade? Ini menjadi tantangan bagi kami juga," katanya.

Produsen juga memiliki tantangan dalam hal harga, lantaran peningkatan kualitas dan mutu sering kali berimbas pada meningkatnya biaya untuk bahan baku. 

"Harga biodiesel di sini adalah CPO+alpha. Alpha di sini adalah fixed US$/metric ton. Sementara beberapa variabel cost, di dalam konversi ongkos biodiesel itu adalah seperti metanol, catalyst itu mengikuti harga pasar yang berubah tiap hari. Jadi ketika diminta perubahan kualitas, diminta perubahan-perubahan yang lain tapi di sisi harga tidak linier berjalan. Maka ini menjadi sebuah ketidakpastian bagi industri," ujarnya.

Terakhir adalah tantangan berupa hambatan perdagangan. Ini menurutnya akan segera menjadi momok jika Uni Eropa meningkatkan berbagai kebijakan diskriminatif terhadap sawit seperti EU Deforestation Free Regulation (EUDFR). Pasalnya, Benua Biru merupakan salah satu tujuan terbesar ekspor sawit Indonesia.