Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Kementerian BUMN terus mendorong integrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) dengan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN Syariah).
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang akrab disapa Tiko pun mengungkapkan salah satu keuntungan dan manfaat dari proses merger tersebut.
Tiko menyatakan, merger dapat memperkuat ekosistem layanan perbankan syariah di Tanah Air. Hal tersebut juga sebagai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS.
Dalam memperkuat perbankan dan eskosistem ekonomi syariah, lanjut Tiko, konsolidasi sangatlah penting. Sehingga sebagai ‘alat negara’, BSI dan BTN Syariah tidak berjalan sendiri-sendiri namun saling menguatkan.
“Sehingga aset menjadi lebih besar lagi. BSI pun dapat menjadi bank syariah yang lebih modern dan dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial. Harapannya akuisisi customer baru lebih cepat karena jangkauan pasar dan nasabah menjadi lebih luas,” kata Tiko melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Selasa (14/6).
Proses merger bakal perbesar skala bisnis
Tak hanya dari Kementerian BUMN, proses merger tersebut juga menuai respons positif dari berbagai kalangan seperti pengamat ekonomi syariah dan perbankan.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menjelaskan, aksi korporasi tersebut memberikan manfaat bagi masing-masing bank. Bagi BSI, masuknya BTN Syariah akan memperbesar skala bisnis perusahaan. Sebagaimana diketahui, BTN Syariah memiliki fokus pada segmen KPR.
“Manfaat bagi perusahaan, perusahaan akan semakin besar, lebih efisien dan dapat saling memanfaatkan ekosistem bisnis dari masing-masing,” kata Trioksa, melalui keterangan reami di Jakarta, Selasa (14/6).
Dia mengingatkan bahwa BTN Syariah bergabung ke BSI merupakan langkah yang rasional saat ini. Alasannya, pada 2023 bank umum konvensional (BUK) yang memiliki UUS harus melakukan spin off atau pemisahan unit usaha, sesuai amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di sisi lain, spin off pun memerlukan permodalan yang kuat, karena induknya mesti menyediakan modal untuk anak usaha agar UUS berdiri sendiri menjadi bank umum syariah.
Proses merger bisa perkuat likuiditas dalam penyaluran KPR
Sementara itu, BTN Syariah dalam dua tahun terakhir mencetak kinerja yang terbilang baik. Adapun per kuartal I-2022, aset dan pembiayaan BTN Syariah, masing-masing, tumbuh 11,08 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan 10,88 persen yoy. Dua komponen utama kinerja bank ini tercatat sebesar Rp37,35 triliun dan Rp28,24 triliun.
Kendati aset dan pembiayaan tumbuh di atas industri, BTN Syariah dinilai masih mengalami pengetatan likuiditas. Per Maret 2022, rasio pembiayaan terhadap simpanan atau financing to deposit ratio (FDR) bank mencapai 100,89 persen. Angka ini naik dari posisi Desember 2021 yang masih berada pada level 94,14 persen.
“Dengan bergabung dengan BSI, pendanaan perusahaan akan semakin baik dan bisa berdampak pada FDR yang stabil dan bisa mengatasi missmatch pembiayaan KPR,” kata Trioksa.
Jadi bank BUMN, BSI bisa semakin lincah berekspansi
Terpisah, peneliti ekonomi syariah dari Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF) Fauziah Rizki Yuniarti mengatakan BSI memiliki potensi sangat besar dengan adanya rencana perubahan status menjadi bank BUMN dan akuisisi BTN Syariah.
Dengan menjadi perusahaan pelat merah, BSI akan semakin lincah menjadi bank syariah yang kuat di pasar domestik maupun global. Pasalnya BSI akan memiliki akses kerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, dengan integrasi BTN Syariah BSI akan lebih mudah merealisasikan visi menjadi raksasa bank syariah di Tanah Air.
“Membeli UUS BTN Syariah juga bisa menjadi langkah yang baik karena memperluas portofolio BSI untuk pembiayaan KPR yang merupakan core business UUS BTN Syariah,” katanya.
Melalui sejumlah aksi korporasi tersebut, bisa diasumsikan pertumbuhan aset BSI mencapai 11 persen hingga 13 persen per tahun. Sehingga pada 2024, BSI akan memiliki aset lebih dari Rp430 triliun dan berpeluang menjadi bank dengan aset terbesar ke-5 di Indonesia. Hal ini pada akhirnya dapat memacu kapitalisasi pasar BSI dan melanggengkan misi menjadi 10 besar bank syariah dunia.