Sri Mulyani Sebut Pengelolaan APBN Berlandaskan Nilai-nilai Islam

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Dalam pidatonya di 8th Annual Islamic Finance Conference, Jumat (4/10), ia menyampaikan bahwa substansi nilai-nilai Islam harus diterjemahkan sebagai 'rahmat bagi seluruh alam', yang membawa manfaat universal bagi kemanusiaan di seluruh dunia, termasuk dalam kebijakan keuangan publik dan perekonomian.

“Nilai-nilai ini perlu dan seharusnya diterapkan sebagai nilai universal yang dibutuhkan bagi kemanusiaan secara global. Oleh karena itu, pekerjaan ini sangat menantang, yaitu bagaimana kita dapat menerapkan nilai dasar dan asli Islam dalam konteks ekonomi dan keuangan kita yang saat ini dinamis dan berkembang,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga mencontohkan bagaimana nilai-nilai Islam telah diterjemahkan pemerintah dalam konteks keuangan publik, kebijakan ekonomi, serta regulasi.

Ini dapat dilihat dari bagaimana komposisi APBN, baik dari sisi pendapatan maupun sisi pengeluaran dan investasi, ditujukan untuk melindungi keluarga, mengembangkan sumber daya manusia, serta mendorong kesejahteraan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat.

"Jika Anda melihat angka yang kita alokasikan untuk perlindungan sosial, baik itu berupa bantuan langsung untuk keluarga miskin, transfer tunai, dukungan pangan, berbagai subsidi, baik dalam bentuk subsidi energi, subsidi pupuk, usaha kecil menengah. Semua ini adalah area di mana APBN sebenarnya mengalokasikan porsi yang signifikan," katanya.

Dalam konteks perpajakan, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keseimbangan. Ia mengatakan APBN dirancang untuk memastikan bahwa mereka yang mampu berkontribusi lebih banyak akan dikenakan pajak sesuai kemampuan ekonominya, sementara mereka yang tidak mampu dibebaskan dari pajak.

“Ini adalah prinsip keadilan dalam Islam, yaitu mereka yang mampu berkontribusi lebih, harus melakukannya. Bagi yang kurang mampu, negara hadir melalui jaring pengaman sosial,” ujarnya.

Demikian pula dalam penerapan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah telah menberikan pembebasan pajak untuk komoditas yang memengaruhi langsung kehidupan.

"Di sisi pengeluaran, dikembalikan kepada masyarakat dan dirancang untuk mereka yang membutuhkan lebih banyak dukungan, baik itu dalam infrastruktur dasar seperti air, sanitasi, hingga perumahan yang ada pada program khusus untuk keluarga berpenghasilan rendah agar mendapatkan rumah," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, dalam kosa kata keuangan publik hal-hal tersebut dikenal dengan fungsi distribusi.

"Dalam kosakata Islam, Anda menyebutnya justice fairness. Dalam kosakata ekonomi, Anda menyebutnya kesetaraan atau inklusivitas," katanya.

Sri Mulyani mengapresiasi peran platform AIFC dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dalam bidang keuangan publik. Menurutnya, pengelolaan APBN yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan keadilan, inklusivitas, dan kesetaraan dalam kebijakan fiskal.

Ia mengajak para pihak yang mendedikasikan diri dalam Islamic finance untuk terus berpikir kritis dan memastikan bahwa kebijakan fiskal yang dirancang tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip Islam, tetapi juga relevan dalam konteks perekonomian modern.

"Jadi saya akan mendorong audiens di sini dan banyak dari Anda yang mendedikasikan diri untuk berbicara tentang keuangan Islam, termasuk keuangan publik. Cobalah melihat lebih mendalam apakah desain kebijakan fiskal kita mencerminkan nilai-nilai Islam dengan mendedikasikan kebijakan kita, baik itu di sisi pendapatan perpajakan, sisi pengeluaran, termasuk investasi," ujarnya.