Jakarta, FORTUNE - TikTok berencana meluncurkan dompet digital di Indonesia.
Dilansir dari Reuters, informasi tersebut menyusul pengumuman CEO TikTok, Shou Zi Chew, pada Juni lalu: bahwa platform video singkat tersebut akan berinvestasi miliaran dolar di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara lainnya.
Dua sumber yang mengetahui rencana tersebut memberitahu Reuters bahwa Tiktok telah memulai pembicaraan dengan Bank Indonesia selaku regulator.
BI belum memberikan tanggapan terkait kabar tersebut.
Juru bicara TikTok mengonfirmasi bahwa pembicaraan tersebut memang tengah berlangsung. Dia pun mengatakan izin pembayaran Indonesia akan membantu para kreator dan penjual lokal pada platformnya.
Izin penyelenggaraan dompet digital akan memungkinkan TikTok untuk mendapatkan keuntungan dari biaya transaksi dan langsung menempatkannya ke peta persaingan dengan raksasa e-commerce Asia Tenggara, yaitu Shopee milik Sea dan Lazada milik Alibaba.
TikTok memiliki 125 juta pengguna Indonesia per bulan—sejajar dengan jumlah pengguna di Eropa dan tidak terlalu jauh dari AS, di mana mereka memiliki 150 juta pengguna.
Sudah dapat izin di Tiongkok
Douyin, versi Tiongkok dari TikTok yang juga dimiliki oleh ByteDance, mendapatkan izin aplikasi pembayaran dari pemerintah Cina pada 2020. Tidak jelas apakah TikTok telah memperoleh izin pembayaran di tempat lain di dunia.
Menurut data dari konsultan Momentum Works, Indonesia—dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa—berkontribusi sekitar US$52 miliar dalam transaksi e-commerce tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 5 persen di antaranya terjadi pada platform TikTok, terutama melalui siaran langsung.
TikTok berencana meluncurkan platform e-commerce untuk menjual barang-barang buatan Tiongkok di Amerika Serikat bulan ini. Namun, mereka mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada rencana untuk meluncurkan layanan tersebut di Indonesia.
Project S yang direncanakan oleh TikTok telah membuat sejumlah politikus dan pejabat pemerintah khawatir. Fitur yang disediakan oleh TikTok tersebut akan memudahkan pengguna mengakses barang langsung dari Cina, dan dikhawatirkan bakal merugikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) domestik.
TikTok telah menghadapi peningkatan kekhawatiran di AS mengenai kemungkinan pengaruh pemerintah Tiongkok atas platform tersebut. Gedung Putih dan banyak pemerintah negara bagian AS telah melarang penggunaannya pada perangkat pemerintah, dan negara bagian Montana berencana melarangnya sama sekali mulai tahun depan.
Pun demikian, Tiktok menyatakan tidak pernah membagikan, dan tidak akan pernah membagikan data pengguna AS kepada pemerintah Tiongkok, dan telah mengambil langkah-langkah substansial untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna TikTok.
