Potensi Pengembangan Ekonomi Digital RI Masih Sangat Luas

Jakarta, FORTUNE – Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Otoritas Jasa Keuagan (OJK), Moch. Ihsanuddin menyatakan, potensi pengembangan ekonomi digital di Indonesia masih sangat luas. Hal tersebut tercermin dari banyaknya populasi yang belum terlayani oleh sektor jasa keuangan.

“Ini sebuah peluang oleh industri fintech untuk terus mengembangkan dan memicu inovasi digital di bidang keuangan dalam rangka menumbuhkan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penyelenggara inovasi keuangan digital dari 87 penyelenggara di tahun 2022 menjadi 99 penyelenggara di tahun 2023 atau meningkat sebesar 13,7 persen,” kata Ihsanuddin melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/11).

Lebih lanjut Ihsanuddin menambahkan, untuk memperluas peran positif dari industri Fintech, perusahaan fintech harus terus melakukan kolaborasi lintas sektor. Selain dengan lembaga jasa keuangan, fintech diharapkan juga dapat menjalin sinergi dengan beberapa pihak di antaranya Pemerintah termasuk OJK, Bank Indonesia (BI) dan Kemenkeu maupun Lembaga Pendidikan dan Penelitian dalam rangka memperluas jangkauan layanan, meningkatkan inovasi, dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan.

Ihsanuddin menjelaskan, pertumbuhan industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan SEA e-Conomy 2022 oleh Temasek, Google, dan Bain & Company mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia sebesar USD77 miliar di tahun 2022, dan diperkirakan akan mencapai US$130 miliar di tahun 2025.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Ronald Yusuf Wijaya mengatakan, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi syariah berbasis fintech yang memberikan akses keuangan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Ronald menyampaikan, tantangan yang dihadapi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah masih cukup besar. “Hal ini terlihat dari indeks literasi keuangan syariah yang masih di angka 9,14 persen dan indeks inklusi keuangan syariah yang berada pada 12,12 persen, sehingga perlu adanya penguatan ekonomi syariah dengan menyasar generasi muda,” tambah Ronald.

Sementara itu, berdasarkan laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia kuartal III-2023 menunjukkan nilai transaksi QRIS mencapai Rp56,92 triliun, dengan pengguna sebanyak 41,84 juta dan jumlah merchant 29,04 juta, yang mana sebagian besarnya merupakan UMKM. Sementara itu, berdasarkan data OJK, outstanding pinjaman peer-to-peer lending per September 2023 juga mencapai Rp55,7 triliun atau tumbuh sebesar 14,28 persen (yoy).