SUSBA 2023: Perbankan Perlu Perkuat Pengelolaan Risiko Perubahan Iklim

Jakarta, FORTUNE - Organisasi konservasi independen, WWF, pekan lalu merilis laporan Sustainable Banking Assessment (SUSBA) ke-7, yang merupakan penilaian komprehensif atas integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola/environmental, social, and governance (LST/ESG) terhadap 39 bank di negara-negara Asean dan 10 bank besar di Jepang dan Korea Selatan. 

Khusus untuk Indonesia, laporan tersebut mencakup 11 bank swasta dan BUMN, yang merupakan jumlah responden tertinggi di seluruh di kawasan Asean dan Asia Timur. SUSBA 2023 menunjukkan adanya penambahan tiga bank (BTPN, BSI, dan Bank Danamon) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Dari 11 bank tersebut, baru empat yang memiliki komitmen untuk mencapai net zero. Pengembangan produk keuangan yang mendukung transisi net zero masih terbatas, terutama untuk skala kecil dan menengah.

Kemudian, risiko dampak alam dan keanekaragaman hayati terhadap kinerja keuangan belum menjadi urgensi kebanyakan bank di Indonesia. 

Risiko perubahan iklim terhadap sektor Perbankan

Negeri ini secara geografis dinilai rentan terhadap perubahan iklim. Berdasar atas skor data tentang kerentanan perubahan iklim setiap negara (ND-GAIN 2021), Indonesia membutuhkan penguatan aksi-aksi iklim. Sektor swasta pun tidak terkecuali. 

“Kinerja bank sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak luput dari paparan risiko perubahan iklim tersebut. Perubahan pasar dan kebijakan terkait bahan bakar fosil, misalnya, menjadi sebuah risiko yang perlu diperhitungkan pihak perbankan,” demikian keterangan dari Dewi Rizky, Chief Conservation Officer WWF-Indonesia, dikutip dari laman resmi WWF-Indonesia.

Itu membuat perbankan, menurut Dewi, harus meningkatkan kapasitasnya untuk mengenali dan mengelola dua risiko utama, yakni  perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Pada saat yang sama, perbankan pun memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan sektor-sektor lain terhadap perubahan iklim. 

Berdasarkan SUSBA 2023, dukungan perbankan untuk mengurangi dampak negatif terhadap alam dan sosial masih sangat terbatas pada level 5 persen.

Namun, salah satu temuan positif SUSBA menunjukkan manajemen tertinggi perbankan, yakni Direksi dan Komisaris, telah memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk mengelola risiko ESG dan perubahan iklim. Pun begitu, kapasitas bank dalam mengukur tingkat risiko tersebut masih minim. 

Laporan SUSBA menunjukkan baru empat bank memiliki target net zero, yakni  BRI dan BTPN pada 2050, serta BCA dan BNI pada 2060. Dua bank (BCA dan BRI) telah menghitung emisi gas rumah kaca (GRK), namun baru satu bank (BRI) yang menerapkan science-based target initiative (SBTi).

“Perbankan Indonesia perlu meningkatkan upaya atas kebijakan dan prosedur agar nasabah mereka memiliki rencana mitigasi/ rencana aksi untuk mencapai target Perjanjian Paris. Lebih lanjut, industri kecil dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok patut mendapat perhatian ekstra karena mereka umumnya padat karya dan menjadi kelompok yang rentan terhadap risiko perubahan iklim,” ujar Rizkia Sari Yudawinata, Sustainable Finance Lead WWF-Indonesia dikutip dari situs web yang sama.  

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio kredit ke kelompok UMKM mencapai 12,38 persen terhadap total aset perbankan pada 2023.

SUSBA 2023 menunjukkan dukungan khusus yang disalurkan untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dalam bertransisi menerapkan praktik berkelanjutan masih sangat terbatas, yakni 27 persen.