Channels

Siklus dan Penyusunan APBN di Indonesia, Siapa Saja yang Terlibat?

Siklus APBN dan penyusunan APBN diatur dalam UU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kelima kiri) dan para pejabat Eselon I berfoto bersama disela konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN 2021 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (3/1/). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

31 October 2022

Jakarta, FORTUNE - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan negara untuk tahun mendatang yang dihubungkan dengan rencana dan proyek jangka panjang.

Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR.

APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan meliputi masa satu tahun. Memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Bagaimana siklus APBN dan proses penyusunan APBN di Indonesia?

Prinsip penyusunan APBN

Melansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan APBN.

Berdasarkan aspek pendapatan

Terdapat tiga prinsip, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.
Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda.

Berdasarkan aspek pengeluaran

Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan
Terarah terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan
Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional.

Berdasarkan asas

Kemandirian.
Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
Penajaman prioritas pembangunan Menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara.

Siklus APBN

Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, siklus APBN sebagai wujud dari suatu pengelolaan APBN. Maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Rangkaian dari pengelolaan APBN selanjutnya disebut sebagai siklus APBN.

Satu siklus APBN terdiri dari:

Pembicaraan pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja)
Pembahasan dan penetapan RAPBN
Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya
Pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan
Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Dalam siklus APBN mengandung kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya.

Berikut ini rangkaian kegiatan dalam siklus APBN.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang disusun oleh kementerian atau lembaga (KL)
Kementerian keuangan dan kementerian perencanaan mengeluarkan surat edaran Pagu Sementara.
Kementerian atau lembaga menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) KL
Pembahasan RKA-KL antara DPR dengan Pemerintah
Kementerian Keuangan menyusun lampiran RAPBN
Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR
DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN
DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan pemerintah
Kementerian Keuangan mempersiapkan Rancangan Keppres tentang Rincian APBN
Presiden mengeluarkan Keppres tentang rincian APBN
Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran
Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan APBN berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Pemerintah menyampaikan Laporan Semester I ke DPR
DPR dan pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN Perubahan
Pemeriksaan APBN oleh BPK dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD
DPR melakukan pembahasan dan penetapan UU Pertanggungjawaban APBN

Dalam rangkaian pengelolaan APBN, ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, dihasilkan tiga jenis undang-undang yang saling berkaitan, yaitu UU APBN, UU APBN Perubahan, dan UU Perhitungan Anggaran Negara

Demikian penjelasan mengenai penyusunan APBN dan siklus APBN di Indonesia. APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.