Sistem Ekonomi Terpusat: Ciri-Ciri, Kelebihan dan Kekurangan

Jakarta, FORTUNE – Setiap negara memiliki kebijakan tersendiri dalam menerapkan sistem ekonomi. Sejumlah negara di dunia pun tercatat mengimplementasikan sistem ekonomi terpusat untuk mengatur jalannya perekonomian.

Sistem ekonomi terpusat—yang dikenal pula sebagai ekonomi komando atau ekonomi kepemimpinan—merupakan sistem ekonomi yang pemerintah negaranya mengatur secara sepenuhnya kebijakan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

Dalam arti lain, pemerintah memiliki kontrol  yang besar terhadap seluruh aspek dalam kegiatan perekonomian, sebagaimana dilansir dari laman Kompas Money.

Dalam sistem ekonomi terpusat, negara yang menerapkannya menguasai seluruh sumber daya ekonomi. Pemerintahan terpusat ini juga tidak menghendaki kepemilikan individu.

Menurut laman Gramedia, dengan menerapkan sistem ekonomi komando negara memiliki kekuasaan yang besar terhadap berbagai kegiatan perekonomian. Pemerintah, misalnya, dapat mengatur kebijakan produksi, termasuk soal kepemilikan alat produksi agar perekonomian tidak bekerja dengan hukum permintaan dan penawaran ala pasar.

Sejumlah negara yang menerapkan sistem ekonomi terpusat adalah Cina, Korea Utara, dan Kuba.

Konsep sistem ekonomi terpusat banyak mengadopsi dari pemikiran Karl Marx, seorang sosiolog sekaligus filsuf asal Jerman. Marx memiliki aspirasi bahwa sistem ekonomi yang ideal adalah ketika negara menghapus kepemilikan individual.

Dalam arti lain, negara tersebut tidak memiliki kelas ekonomi berdasar status dalam masyarakat. Hal ini demi mengatasi persoalan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.

Untuk lebih memahami sistem ekonomi terpusat, maka bisa ditengok ciri-cirinya sebagai berikut, sebagaimana dilansir dari laman Accurate.

• Pemerintah pusat memegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur perekonomian.
• Segala hak individu tidak akan diakui karena diatur pemerintah
• Sumber ekonomi berbentuk alat produksi, modal, serta lahan merupakan sepenuhnya milik pemerintah.
• Pihak swasta tak bebas dalam berusaha, serta tak ada kebebasan individu dalam berbisnis
• Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam mengakses sumber daya
• Pemerintah bertanggung jawab atas keputusan kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, serta konsumsi.
• Masyarakat mesti mengikuti berbagai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
• Jenis pekerjaan serta kebijakan pembagian kerja diatur pemerintah
• Harga barang dan jasa ditetapkan pemerintah pusat