Pasca Gangguan, BI Pastikan Layanan BI-Fast di BSI Sudah Normal
BI pastikan PJP memenuhi aspek keamanan.
Ilustrasi Layanan BI-Fast/Nicepay.co.idJakarta, FORTUNE - Pasca gangguan layanan sistem pembayaran di PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) pada minggu lalu (8/5), Bank Indonesia (BI) bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) memastikan layanan sistem pembayaran selalu aman dan andal dalam mendukung kegiatan transaksi di masyarakat.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyebutkan, di bawah pengawasan dan asistensi BI selaku otoritas sistem pembayaran nasional, BSI telah memulihkan koneksi dengan Bank Indonesia.
"Sehingga layanan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN BI), dan BI Fast beroperasi normal. Didukung oleh aplikasi kritikal lainnya termasuk berbagai layanan kanal pembayaran, sehingga dapat kembali melayani kebutuhan masyarakat," kata Erwin melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (17/5).
BI pastikan PJP memenuhi aspek keamanan
Di sisi lain, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga senantiasa memastikan setiap PJP memenuhi aspek standar keamanan sistem informasi termasuk penggunaan sistem yang aman dan andal.
Oleh karena itu, PJP dituntut untuk senantiasa meningkatkan ketahanan sistem informasi dan segera memulihkan layanan pasca terjadinya insiden gangguan layanan yang berdampak pada konsumen.
"Pada saat yang sama, PJP juga wajib mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pelindungan konsumen antara lain pelindungan aset konsumen terhadap penyalahgunaan, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif," kata Erwin.
Hal tersebut juga secara tegas tercakup masing-masing dalam Peraturan Bank Indonesia No. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia No. 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, yang tidak lain bertujuan menjaga stabilitas sistem pembayaran nasional.
Ke depannya, BI juga terus memantau kelancaran layanan sistem pembayaran di BSI dan layanan sistem pembayaran di seluruh PJP. Hal ini untuk meyakinkan masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah, aman, dan andal (cemumuah) dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, pelindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan best practices.
Related Topics
Related Articles
