Jakarta, FORTUNE - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) buka suara terkait wacana Presiden Prabowo Subianto melakukan perluasan lahan sawit di Indonesia.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan bahwa Prabowo memiliki pemahaman mendalam tentang posisi sawit sebagai komoditas penting yang berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan energi di tingkat nasional.
"Presiden telah merumuskan kebijakan yang sangat baik dengan menjadikan sawit sebagai komoditas strategis yang harus dilindungi oleh seluruh elemen bangsa. Sebab, program kemandirian energi seperti B40 dan B50 membutuhkan sawit sebagai bahan baku utama," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, dikutip ANTARA pada Senin (6/1).
Eddy juga berharap kepala daerah, bersama aparat Polri dan TNI, dapat memberikan dukungan dalam menjaga sawit sebagai aset negara yang memiliki peran vital bagi perekonomian Indonesia, sesuai arahan Presiden.
Mengatasi berbagai persoalan hidup
Menurut Eddy, arahan Presiden ini dapat membantu mengatasi berbagai persoalan, seperti pencurian dan penjarahan sawit yang kerap terjadi di sejumlah daerah. "Dengan langkah ini, kami optimis masalah tersebut bisa diminimalkan sehingga ada kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha," katanya.
Lebih lanjut, Eddy menyebutkan bahwa GAPKI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mencegah tindak kriminal di sektor perkebunan sawit. "Aksi kriminalitas di perkebunan sawit saat ini sudah jauh berkurang dibandingkan beberapa bulan lalu," tambahnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Eddy mendorong percepatan pengesahan RUU Komoditas Strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap industri sawit. "Dengan undang-undang ini, kami berharap perlindungan bagi sektor sawit sebagai aset negara bisa lebih optimal," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kebun kelapa sawit merupakan salah satu aset strategis negara. Menurutnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit Indonesia karena nilainya yang tinggi. Oleh sebab itu, Prabowo mengimbau kepala daerah, tentara, dan polisi untuk menjaga keberlanjutan perkebunan sawit.
"Para bupati, gubernur, pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana. Itu aset negara,” ujar Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
