Jakarta, FORTUNE - Industri Tekstil dan pakaian jadi di Indonesia masih menghadapi tekanan berat akibat serbuan produk impor, baik yang legal maupun ilegal.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni, mengatakan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) subsektor pakaian cenderung menurun sejak Mei, meskipun secara keseluruhan kinerjanya masih ekspansif atau masih di atas level 50.
“Kami melihat sekarang badai banjir impor sudah mulai berdampak pada subsektor industri pakaian jadi. Sejak bulan Mei lalu industri pakain jadi itu masih ekspansif, tapi kami lihat ada tren penurunan IKI sampai bulan September,” kata dia dalam konferensi pers Rilis IKI yang disiarkan secara virtual, Senin (30/9).
Penurunan permintaan pakaian jadi ini terjadi di luar kawasan berikat, yang notabene memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Febri juga menyoroti kondisi yang semakin mengkhawatirkan di dalam kawasan berikat.
"Industri pakaian jadi di kawasan berikat mulai mengalami penurunan permintaan ekspor. Kami khawatir produksi dari kawasan berikat ini akan dialihkan ke pasar domestik, yang justru akan memperparah tekanan bagi industri konveksi di luar kawasan berikat," ujarnya.
Fenomena ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi industri pakaian jadi secara keseluruhan, yang sudah berjuang melawan banjirnya produk impor.
"Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia masih menderita dari sisi permintaan, terutama karena serbuan produk impor, baik yang legal maupun ilegal," kata Febri.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan peningkatan impor pakaian terjadi pada Juli 2024. Kenaikan volume impor pada pakaian jadi, khususnya HS 61 (pakaian rajutan) dan HS 62 (bukan rajutan), mengalami lonjakan masing-masing 55,46 persen dan 29,01 persen secara bulanan.
Tren PHK pada sektor tekstil
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, menyatakan tekanan terhadap industri tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024, yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (Pertek).
"Kalau untuk tekstil, memang dengan kebijakan, apalagi Permendag 8 ini memang sangat menghantam sekali, karena dia memang satu-satunya mengandalkan kainnya untuk pasar lokal," kata Reni.
Terkait PHK pada sektor tekstil, Reni mengatakan hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor sepinya pesanan. Akibatnya, pengusaha harus melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah karyawannya secara perlahan.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), PHK sepanjang Januari-Juli 2024 dialami 42.863 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah pemecatan terbanyak terdapat di sektor industri pengolahan (termasuk tekstil, garmen, alas kaki), yaitu 22.356 orang.
