Jakarta, FORTUNE - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) baru saja melempar klaim bahwa 5 juta buruh akan bergerak melakukan aksi mogok nasional selama dua hari usai melakukan demonstrasi besar-besaran pada 24–31 Oktober 2024.
Aksi tersebut digelar untuk memperjuangkan dua isu utama, yaitu kenaikan Upah Minimum 2025 dan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengumumkan bahwa mogok nasional akan terlaksana pada November 2024. Keputusan itu telah disepakati beberapa konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia, serta sekitar 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional.
“Mogok nasional direncanakan akan dilaksanakan pada 11-12 November dan/atau 25-26 November 2024. Tanggal-tanggal tersebut dipilih secara tentatif, dan aksi ini akan berlangsung selama dua hari penuh,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10).
Aksi unjuk rasa pada 24–31 Oktober 2024 bakal digelar secara serempak di beberapa daerah dan dan diterapkan secara bergelombang.
Pada 24 Oktober, aksi dimulai di Jakarta, tempat ribuan buruh akan berkumpul di depan Istana Negara. Setelah itu, aksi akan menyebar ke berbagai daerah, seperti Jawa Barat hingga Kepulauan Riau, Batam, dan berbagai kota industri serta pertambangan seperti Surabaya, Medan, Makassar, Kendari, dan Timika pada 25 Oktober, diikuti oleh wilayah-wilayah lainnya hingga 31 Oktober 2024.
Aksi mogok ini, kata Iqbal, diprediksi melibatkan lebih dari 15.000 pabrik di seluruh Indonesia, yang akan berhenti berproduksi selama periode mogok berlangsung. Total buruh yang akan ikut serta dalam aksi ini diperkirakan mencapai 5 juta orang, yang tersebar pada berbagai sektor industri.
“Sektor-sektor yang terlibat meliputi industri transportasi, semen, pariwisata, rokok, makanan, minuman, serta pekerja pelabuhan di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan sejumlah pelabuhan lainnya di Indonesia. Bahkan, buruh pelabuhan dari Medan hingga buruh angkutan di TKBM juga akan turut serta dalam mogok nasional ini,” ujar Said Iqbal.
Partai Buruh bukanlah pengorganisasi utama mogok nasional ini, melainkan serikat-serikat pekerja. Partai Buruh hanya memberikan dukungan politik kepada perjuangan para buruh dan serikat pekerja atas dua isu utama yang menjadi alasan mogok nasional ini: kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 persen hingga 10 persen serta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja.
Lokasi-lokasi unjuk rasa
Mogok nasional ini dirancang untuk menghentikan produksi di ribuan pabrik di seluruh kawasan industri di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
Aksi akan berlangsung di depan pabrik-pabrik di kawasan industri, serta pada berbagai kantor pemerintahan seperti kantor bupati, walikota, gubernur, DPRD, Istana Negara, dan DPR.
"Ini adalah aksi yang dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia, dan kami meminta masyarakat untuk memahami situasi tersebut jika terjadi gangguan lalu lintas atau aktivitas lainnya. Kami juga meminta masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi aksi selama tanggal mogok berlangsung," ujarnya.
Said mengimbau seluruh buruh yang akan berpartisipasi dalam aksi mogok nasional untuk menjaga ketertiban dan kedamaian.
Mogok nasional ini, menurutnya, akan menjadi salah satu aksi buruh terbesar dalam sejarah Indonesia.