Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus Rp152,3 triliun pada semester I-2023. Sementara itu, keseimbangan primer atau pendapatan dikurangi belanja negara—di luar pembayaran bunga utang—tercatat positif sebesar Rp368,2 triliun.
“Ini hasil positif yang sangat baik,” ujarnya melalui akun Instagram resmi @smindrawati, dikutip Selasa (4/7).
Secara terperinci, dia menjelaskan pendapatan negara pada semester I-2023 mencapai Rp1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2 persen dari total target APBN 2023. Nilai tersebut tumbuh 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Pendapatan tersebut disumbang oleh penerimaan pajak yang mencapai Rp970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target, dan tumbuh 9,9 persen yoy. Capaian tersebut ditopang terutama oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang tumbuh 19,5 persen yoy.
“Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” kata Sri Mulyani.
Kemudian, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 5,5 persen yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.
"(Pertumbuhan) terutama berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4 persen yoy," ujarnya.
Meski mencatatkan kinerja yang baik, Sri Mulyani mengatakan pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai. Apalagi, penerimaan bea dan cukai mengalami kontraksi 18,8 persen dan hanya mencapai Rp135,4 triliun.
Dari sisi belanja negara, Kementerian Keuangan mencatat realisasi hingga akhir Juni 2023 telah mencapai Rp1.254,7 triliun atau 41,0 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 0,9 persen yoy dibandingkan dengan periode sama tahun lalu.
Capaian belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.
Menurut Sri Mulyani, 55,2 persen BPP dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.
Di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk belanja prioritas nasional, seperti persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Belanja transfer ke daerah (TKD) digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.
APBN juga memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.
Penarikan utang diprediksi turun Rp289,9 triliun
Dia juga memproyeksikan APBN pada akhir 2023 akan kembali mengalami defisit. Namun, nilainya diprediksi dapat ditekan menjadi Rp486,4 triliun atau 2,28 persen terhadap PDB.
Proyeksi defisit tersebut menggunakan asumsi penerimaan negara mencapai Rp2.637,2 triliun atau 107,1 persen dari target APBN, sementara belanja negara diprediksi Rp3.123,7 triliun.
Kemudian, pembiayaan utang diperkirakan menurun hingga 41,6 persen atau berkurang Rp289,9 triliun.
“APBN 2023 terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga makin sehat dan sustainable. Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” ujarnya.
