Jakarta, FORTUNE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui laporan hasil pembahasan pendahuluan Rancangan APBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengatakan hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya.
Ia juga menyampaikan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2025 yang ditetapkan pemerintah.
Pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar 5,1-5,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah pada rentang Rp15.300-15.900 per US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia US$75-85 per barel, lifting minyak bumi 580.000-605.000 barel per hari, serta lifting gas bumi 1.003 ribu-1.047 ribu barel setara minyak per hari.
"Pemerintah akan menempuh berbagai langkah, upaya, kebijakan dan program, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, sisi produksi, dan program pembangunan," ujarnya dalam Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (9/7).
Selain itu, dia juga menyampaikan pemerintah bersama Bank Indonesia akan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui kebijakan dan program pengendalian inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan.
Kemudian, pendapatan negara menjadi 12,30-12,36 persen PDB.
"Belanja pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan agar semakin meningkatkan kualitasnya sehingga efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.
"Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini," ujar Cucun.
Dalam RKP 2025 yang telah dibahas, target pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3-5,6 persen. Kemudian, rasio gini ditargetkan pada rentang 0,379-0,382, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,5-5,0 persen, indeks modal manusia (IMM) 0,56, tingkat kemiskinan 7,0-8,0 persen, serta tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen.
"Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 persen, nilai tukar petani 115-120, dan nilai tukar nelayan 105-108," katanya.
