Jakarta, FORTUNE - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengungkap kebutuhan Subsidi Listrik Indonesia pada 2025 akan mencapai Rp83,08 triliun atau naik nyaris Rp8 triliun dari alokasi pada tahun ini yang bernilai Rp75,83 triliun.
“Hasil perhitungan RAPBN 2025, subsidi listrik sebesar Rp83 triliun,” ujar Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat di Komisi VII DPR RI, Kamis (31/5).
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan di hadapan Komisi VII DPR, Kamis (31/5) bahwa hitung-hitugan tersebut diperoleh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) sebesar US$ 80 per barel, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp15.100, serta inflasi 2,5 persen.
Secara total, ada sekitar 42,08 juta pelanggan PLN yang akan menikmati rencana subsidi tersebut. Sekitar 64,95 persen dari total anggaran atau Rp53,96 triliun di antaranya akan diperuntukkan untuk pelanggan rumah tangga yang mencapai 35,22 juta.
Selain golongan rumah tangga yang membutuhkan anggaran hampir Rp54 triliun, ada golongan sosial dengan total 2,13 juta pelanggan yang membutuhkan subsidi Rp12,2 triliun—mencakup sekolah hingga rumah ibadah.
Lebih lanjut, terdapat golongan bisnis kecil sebanyak 4,29 juta pelanggan yang membutuhkan anggaran sebesar Rp9,4 triliun; golongan industri sebanyak 240.000 pelanggan yang membutuhkan subsidi sebesar Rp5,9 triliun; serta golongan pemerintah dan lainnya sebanyak 200.000 pelanggan yang membutuhkan subsidi Rp1,6 triliun.
“Perhitungan subsidi 2025 menggunakan asumsi dasar makro ekonomi RAPBN 2025 yang sudah disepakati bersama dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan,” kata Darmawan.
Dalam kesempatan tersebut, Darmawan juga menegaskan bahwa PLN berkomitmen untuk memastikan subsidi listrik tepat sasaran.
“Kami sudah berhasil mengintegrasikan data ID pelanggan PT PLN dengan web service Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,” ujarnya.
