Bahlil Lahadalia memberikan hormat saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)Fortune Recap
- Langkah ini diambil untuk menghindari potensi kekurangan pasokan gas di tengah lonjakan konsumsi domestik.
- Kebutuhan gas domestik mayoritas akan dialokasikan untuk mendukung pembangkit listrik berbasis energi terbarukan hingga 2030.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal kemungkinan penghentian Ekspor Gas guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. Rencana ini bahkan telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam laporannya, Bahlil menyebutkan langkah tersebut bertujuan menghindari potensi kekurangan pasokan gas di tengah lonjakan konsumsi domestik.
"Jika kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi, mohon maaf, Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden, kami belum mengizinkan ekspor. Namun, jika kebutuhan sudah cukup, ekspor akan dilakukan," kata Bahlil dalam acara peresmian PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, seperti disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian ESDM pada Senin (20/1).
Bahlil mengakui kebijakan ini mungkin akan menimbulkan reaksi kurang positif dari negara-negara tujuan ekspor gas Indonesia. Namun, ia menegaskan pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
"Saya yakin negara lain akan merasa kurang nyaman. Tetapi, fokus kita sekarang adalah memastikan kebutuhan domestik terpenuhi," ujarnya.
Menurut Bahlil, mayoritas kebutuhan gas domestik pada 2025 akan diarahkan mendukung pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Diperkirakan 71 persen atau sekitar 1.471 BBTUD akan dialokasikan hingga 2030. Bahkan, pada 2034 kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD, sehingga ekspor akan menjadi opsi terakhir.
"Saya memohon izin kepada Bapak Presiden, dalam rencana kami ke depan, seluruh konsesi gas di Indonesia akan diprioritaskan untuk kebutuhan domestik, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi," katanya.
Landasan regulasi
Langkah ini sejalan dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang tertuang dalam Pasal 10 PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Regulasi ini mengamanatkan pengurangan ekspor energi fosil, termasuk gas, secara bertahap. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 mempertegas target tersebut, yakni pengurangan ekspor gas bumi menjadi kurang dari 20 persen pada 2025, dengan penghentian ekspor sepenuhnya paling lambat pada 2036.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, sepanjang Januari-September 2024 penyaluran gas bumi mencapai 5.590,12 BBTUD, dengan prioritas untuk kebutuhan domestik.
Dari total itu, 12,27 persen digunakan untuk industri pupuk, 26,28 persen untuk industri umum, 12,69 persen untuk kelistrikan, 11,75 persen untuk LNG domestik, 3,69 persen untuk lifting minyak, serta sejumlah kecil untuk LPG domestik, BBG, dan gas kota.
Sementara itu, ekspor gas bumi mencapai 7,71 persen untuk gas pipa dan 23,86 persen untuk LNG.
Related Topics
Related Articles
