Basuki Hadimuljono: Kementerian Perumahan Bisa Fokus Atasi Backlog

Jakarta, FORTUNE - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengungkap rencana pembentukan Kementerian Perumahan oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan difokuskan pada masalah backlog perumahan di Indonesia.

"Jadi, dengan adanya Kementerian Perumahan, pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan lebih fokus lagi," ujar Basuki seperti dikutip Antara, Rabu (12/9).

Terlebih, kata dia, pemerintahan mendatang telah mencanangkan program tiga juta rumah per tahun untuk mengatasi backlog perumahan yang hingga akhir tahun lalu hampir menyentuh 10 juta unit.

"Karena backlog-nya masih banyak, masih sekitar sembilan juta unit rumah, dengan Kementerian Perumahan menurut saya lebih bagus, jadi lebih fokus," katanya.

Prabowo berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir. Dia juga telah berkomitmen untuk mengatasi backlog kepemilikan rumah dengan meningkatkan anggaran perumahan, juga menekankan pentingnya ketersediaan rumah bersanitasi layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penghuninya.  

Janji pembangunan rumah dimaksud termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang diusung bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi tersebut bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia juga termasuk dalam strategi itu.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan capaian program sejuta rumah (PSR) hingga akhir Juli 2024 telah menembus angka 617.622 unit atau sekitar 59,23 persen dari total target nasional.

PSR merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat.

Program pembangunan perumahan yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 April 2015 di Jawa Tengah itu telah menyediakan 9.206.379 unit pada rentang 2015 hingga 2023.