Belum Garap Wilayah Kerja Migas, Izin KKKS Bakal Segera Dicabut

Jakarta, FORTUNE – Kementerian ESDM akan segera mencabut izin kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang tidak kunjung menggarap wilayah kerja migasnya setelah mendapatkan persetujuan plan of development (PoD).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi migas domestik.

"Jadi, konsepnya siapa yang kurang [optimal]. Ya, kalau nggak potensial dan enggak bisa, ya sudah kembalikan saja. Kemarin di pengembalian IUP [izin usaha pertambangan] itu ada kriterianya. Kalau RKAB-nya nggak pernah ada dan enggak diurus, jangan dipegang saja izinnya, kembalikan dong, makanya dicabut," ujarnya di Kementerian ESDM, Jumat (11/10).

Saat ini,Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) juga tengah mengevaluasi PoD KKKS yang masih mangkrak. Meski demikian, tindakan yang dilakukan terhadap KKKS tersebut tidak akan langsung berupa pencabutan izin, melainkan bertahap mulai dari sanksi administratif.

"Nanti dicek ke SKK. SKK diberikan tugas untuk melakukan evaluasi berapa sih kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Nanti dilihat, terhadap wilayah-wilayah yang dari hasil evaluasi tersebut, kalau memang kurang ditangani oleh KKKS-nya, itu diminta untuk dikembalikan," ujarnya.

Dalam acara peringatan HUT Ke-79 Pertambangan dan Energi, Kamis (10/10) malam, Presiden Joko Widodo menegaskan lifting minyak bumi nasional tidak boleh turun.

Pasalnya, hal tersebut dapat berdampak pada naiknya biaya impor minyak dan gas.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Jangan sampai lifting minyak kita biarkan turun. Seliter pun enggak boleh. Harus naik. Setiap tahun harus naik," kata Jokowi.

Menurut dia, Menteri Keuangan juga telah mengingatkan bahwa penurunan lifting minyak berdampak pada kenaikan impor ratusan triliun.

"Artinya, devisa kita hilang," kata Jokowi.

Karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antara BUMN, Pertamina, atau kerja sama dengan sektor swasta maupun asing dalam memitigasi hal tersebut.

"Semuanya dilakukan. Sumur-sumur yang kita miliki produktifkan," kata Jokowi.

Merespons hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa upaya mengoptimalkan sumur idle perlu dilakukan dengan intervensi teknologi dan penetrasi cara eksplorasi baru.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur aktif dengan teknologi. Kemudian kita melakukan penetrasi dengan cara eksplorasi baru," ujarnya.