Channels

Gubernur BI: RUU PPSK Harus Kedepankan Independensi Bank Sentral

BI terus koordinasi dengan KSSK untuk bahas RUU PPSK.

Gubernur BI Perry Warjiyo saat menyampaikan hasil Rapat Dewan Gubernur Periode September 2022 (22/9)/Tangkapan Layar

20 October 2022

Jakarta, FORTUNE - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan reformasi sektor keuangan yang diupayakan dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) harus tetap mengedepankan independensi dan kewenangan bank sentral.

"Presiden terus tegaskan independensi BI adalah hal mendasar sebagai salah satu pilar kredibilitas dari kebijakan ekonomi kita, kebijakan makroekonomi dan kebijakan di bidang kebanksentralan, khususnya mengenai moneter," ujarnya dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulan Oktober 2022, Kamis (20/10).

Dalam pembahasan RUU tersebut, Perry memastikan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk pemerintah agar reformasi sektor keuangan tetap mengedepankan kewenangan dan independensi dari masing-masing lembaga.

Nantinya, BI bersama pemerintah juga bakal menyampaikan berbagai pandangan terkait dalam RUU PPSK dalam pembahasan di DPR. Harapannya, RUU tersebut bisa membuat sektor keuangan kian berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia, makin adaptif dengan era digitalisasi, serta semakin memperkuat koordinasi di KSSK.

Reformasi lima pilar

Pada pertengahan Agustus lalu, dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) RI, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan penyusunan RUU PPSK diperlukan untuk mereformasi sektor keuangan Indonesia yang masih dangkal dan belum seimbang.

"Reformasi ini diperlukan untuk mengatasi lima pilar," ujar Suahasil.

Kelima pilar tersebut yakni rendahnya literasi dan ketimpangan akses ke sektor jasa keuangan yang terjangkau, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan, terbatasnya instrumen keuangan, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor dan konsumen, serta kebutuhan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan.

Ia menyebutkan kelima pilar tersebut memerlukan reformasi pengembangan dan penguatan sektor keuangan dengan meningkatkan akses ke jasa keuangan, memperluas sumber pembiayaan jangka panjang, meningkatkan daya saing dan efisiensi, mengembangkan instrumen dan memperkuat mitigasi risiko, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen.