Kepulauan Widi Dilelang di AS, Pemerintah Segera 'Review' Perizinan

Jakarta, FORTUNE - Kepulauan Widi di Halmahera Selatan, Maluku Utara, menjadi perbincangan di platform media sosial Twitter setelah menjadi berita pada koran Inggris, The Guardian, pada 30 November 2022.

Berita berjudul Indonesia puts 100-island archipelago up for auction, sparking environmental concerns itu menyebut bahwa pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby’s Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat. 

Namun, berita serupa yang bermunculan sepekan sebelumnya sebenarnya telah ditanggapi oleh pemerintah. Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, misalnya, menegaskan bahwa gugusan pulau tersebut tidak dimiliki pihak mana pun. 

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki peraturan perundangan yang menyatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak bisa dimiliki oleh pihak mana pun secara utuh.

"Pulau kecil hanya bisa dikelola oleh privat/individu tertentu dengan batasan area maksimal tertentu,” ungkapnya seperti dikutip Antara, Kamis (24/11).

Pihak swasta telah memiliki izin pengelolaan Kepulauan Widi dari pemerintah provinsi setempat sejak 27 Juni 2015. Izin telah diberikan kepada PT Leadership Islands Indonesia (LII) sejak lama. Namun, realisasi pembangunannya belum ada hingga kemudian muncul kabar lelang tersebut.

Jodi mengatakan jika perusahaan/subjek hukum nasional telah mendapat izin pengelolaan, proses kerja sama investasi dengan pihak asing juga harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Bagi pihak-pihak yang berminat untuk mengelola, bukan memiliki, kawasan pulau kecil harus mendapatkan izin dari pemerintah. Jika sampai ada pelanggaran dari ketentuan perundangan, bisa ada sanksi yang bisa dikenakan," ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan PT LII belum mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pemanfaat saat akan melakukan kegiatan menetap pada ruang laut di kawasan pesisir atau pulau-pulau kecil. 

"Berdasarkan data di kami, saat ini PT LII belum memiliki PKKPRL untuk pemanfaatan perairan Kepulauan Widi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, dalam keterangan resminya, Senin (6/12).

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di luar kawasan hutan atau area penggunaan lainnya (APL) dan pemanfaatan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing (PMA) wajib mengajukan izin kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, serta mendapatkan PKKPRL dari Menteri Kelautan dan Perikanan. 

“Perizinan-perizinan tersebut wajib dipenuhi oleh PMA," ujarnya, sembari menegaskan bahwa Pulau Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. “Berdasarkan peraturan perundang-undangan, gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan,” kata Victor.

Dia menambahkan badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

“Prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak bisa diperjualbelikan,” ujar Victor

Pihaknya telah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri, Badan Informasi dan Geospasial, serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.