Luhut Buka Suara Soal Mundurnya Pimpinan Badan Otorita IKN

Jakarta, FORTUNE - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan tanggapan mengenai pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luhut tidak memandang hal tersebut sebagai masalah karena dianggap takkan mengganggu jalannya program-program yang telah dicanangkan pemerintah di IKN.

Dia malah menyinggung kinerja keduanya, yang menurutnya kurang berani dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin sebuah badan otorita. Salah satu contoh ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan itu menyangkut hal pembebasan lahan.

"Sebenarnya ada sesuatu yang menurut saya harusnya bisa lebih cepat penyelesaian di sana, tapi [mereka] tidak bisa buat keputusan. Ya enggak jalan-jalan barang itu," ujarnya dalam acara Ngobrol Seru: IDN Times x Total Politik di IDN Media HQ, Selasa (4/6).

Sementara itu, Bambang dalam pernyataannya yang terpampang pada akun LinkedIn pribadinya, Selasa (4/6) malam, menyatakan perlunya dukungan kolektif dan berkelanjutan untuk pembangunan IKN. Ini terutama berkaitan dengan konsep pembangunan Nusantara sebagai "Sustainable Forest City". 

"Konsistensi antara pembangunan Nusantara dan tata ruangnya, serta komitmennya terhadap prinsip-prinsip ESG, akan tetap berada di bawah pengawasan berbagai pemangku kepentingan, baik di Indonesia maupun di luar negeri," katanya.

Sebagai konteks, pada 24 April 2024 Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Agus Harimurti Yudhoyono, mengungkap tentang problem pengadaan tanah seluas 2.086 hektare di IKN. Salah satu masalah itu muncul dari masih adanya sebagian wilayah yang didiami masyarakat, sehingga belum dapat dipakai untuk proyek. 

Agus menyampaikan masalah tersebut usai terlibat rapat dengan Presiden Joko Widodo, dan dia pun diminta untuk membentuk skema penyelesaian masalah. 

“Penekanan dari Bapak Presiden, dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di lapangan, pendekatannya harus baik. Tidak boleh ada yang menjadi korban. Masyarakat yang harusnya kita lindungi tidak boleh merugi, apalagi menjadi korban,” ujar Agus. 

Usai Bambang dan Dhony mundur dari posnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono, sebagai Plt Kepala Badan Otorita IKN dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni, sebagai Plt. Wakil Kepala Otorita IKN.

Hal tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dalam keterangan pers yang disampaikan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (3/6). 

Presiden Jokowi berharap agar Plt. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN segera dapat menjamin percepatan pembangunan IKN, "Dengan visi semula, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar," ujar Pratikno.