Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa RAPBN 2022 ke Rapat Paripurna

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah dan DPR sepakat membawa Rancangan Undangan-Undang (RUU) APBN 2022 ke pembahasan tingkat II atau rapat paripurna. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus melakukan perbaikan kebijakan dengan mengacu pada pandangan dan masukan yang telah disampaikan panitia kerja (Panja) RUU APBN 2022 di Badan Anggaran (Banggar).

Menurutnya masukan dari berbagai fraksi di DPR penting karena tahun depan merupakan periode terakhir bagi pemerintah untuk dapat melakukan pelonggaran defisit APBN di atas 3 persen PDB sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 2 tahun 2020.

"2022 jelas merupakan tahun yang sangat penting bagaimana kita terus bisa mengawal pemulihan ekonomi dan di sisi lain terus melakukan upaya menyehatkan kembali APBN atau konsolidasi fiskal pada tahun 2023," ujarnya dalam pengambilan keputusan tingkat I di Banggar DPR, Selasa (28/9).

Sebelumnya, dalam rapat antara pemerintah dan Panja, terdapat beberapa perubahan target dan asumsi makro ekonomi dalam RUU APBN 2022.

Perubahan itu meliputi perubahan target pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya 5 persen-5,5 persen, menjadi 5,2 persen-5,5 persen. Lalu tingkat bunga surat utang negara (SUN) tenor 10 tahun juga diubah dari semula 6,82 persen menjadi 6,8 persen.

Selanjutnya, pemerintah dan DPR sepakat untuk mematok target inflasi tetap 3 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp14.350, harga minyak mentah Indonesia di US$63 per barel, lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1.036 ribu barel setara minyak per hari.

Kemudian, pendapatan negara tahun depan ditargetkan bisa mencapai Rp1.846,14 triliun meliputi penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun—naik Rp4 triliun dari Rp1.506,9 triliun—serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp355,55 triliun dan hibah Rp579 miliar.

Sementara untuk belanja negara, pemerintah dan parlemen menyepakati target sebesar Rp2.714,16 triliun meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.943,74 triliun yang naik dari Rp1.938 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp770,41 triliun.

Dengan demikian defisit anggaran dalam draft APBN 2022 disepakati sebesar Rp868,02 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Untuk target pembangunan tidak mengalami perubahan yaitu tingkat pengangguran terbuka di kisaran 5,5 persen sampai 6,3 persen dan tingkat kemiskinan 8,5 persen sampai 9 persen. Terakhir, Indeks gini rasio 0,376 sampai 0,378, indeks pembangunan manusia 73,41 sampai 73,46, nilai tukar petani 103 sampai 105 serta nilai tukar nelayan 104 sampai 106.