Channels

Sri Mulyani: Portofolio Pembiayaan JICA di Indonesia Capai Rp63,15 T

Selain ke MRT, JICA juga alirkan utang ke banyak sektor.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

15 February 2023

Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan portofolio pembiayaan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (Japan International Cooperation Agency/JICA) di Indonesia saat ini mencapai 551 miliar yen atau setara Rp63,15 triliun.

"Pembiayaan JICA di Indonesia bersifat proyek dengan portofolio yang sangat signifikan di bidang infrastruktur," ujarnya dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference, dikutip kantor berita Antara, Selasa (14/2).

Secara terperinci, portofolio tersebut meliputi proyek moda raya terpadu (MRT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) senilai 227 miliar yen atau Rp26,02 triliun dan proyek perumahan publik di Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai 204 miliar yen atau Rp23,38 triliun.

Kemudian, proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar 8 miliar yen atau Rp916,89 miliar, pinjaman untuk tiga proyek kepada PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina dengan komitmen sebesar 55 miliar yen atau Rp6,3 triliun, serta proyek Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas sebesar 7 miliar yen atau Rp802,28 miliar.

Alasan JICA gelontorkan pinjaman

Sri Mulyani, yang pernah menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, mengatakan JICA memberikan pembiayaan dan perhatian kepada proyek MRT agar transportasi umum tersebut bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap untuk arus mobilitas masyarakat, terutama di Jakarta dan sekitarnya.

Selain itu, lembaga yang bermarkas di Tokyo ini juga menaruh perhatian khusus pada pembangunan program sumber daya manusia di Indonesia sehingga memberikan pembiayaan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

JICA juga tercatat memberikan perhatian bagi proyek penanggulangan banjir dengan melakukan berbagai pembangunan di bawah tanah.

"Langkah ini dilakukan melihat semakin tingginya frekuensi bencana alam yang terjadi di seluruh dunia dengan adanya perubahan iklim, termasuk di Indonesia," ujarnya.