Metaverse Naik Daun, Kominfo Sebut Indonesia Tak Ketinggalan
Jumlah negara yang bakal mengadopsi metaverse tak sedikit.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyampaikan kuliah umum di Kampus UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (18/5/2022). ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/Pool/wsj.Jakarta, FORTUNE – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, menyebut Indonesia tak ketinggalan dalam perkembangan teknologi terbaru, khususnya metaverse yang tengah banyak dibicarakan. Pemerintah pun mendorong pemanfaatan metaverse termasuk di sektor swasta.
“Pada 2026 mendatang, diprediksi bahwa seperempat penduduk dunia akan menghabiskan paling tidak satu jam per hari di metaverse. Hal tersebut didorong oleh pesatnya pengadopsian teknologi metaverse baik di tingkat global, regional, dan juga nasional,” kata Johnny dalam keterangan kepada media, dikutip Jumat (20/5).
Menurutnya, Indonesia tergolong responsif dalam mengembangkan ekosistem metaverse. Sejumlah pihak, termasuk sektor swasta, tengah menjajaki teknologi tersebut. Sebagai misal, PT Wir Asia Tbk atau Wir Group yang bekerja sama dengan Meta, perusahaan induk dari platform media sosial Facebook dan Instagram.
Wir Group merupakan satu dari sedikit perusahaan di Indonesia yang telah lama berkecimpung di dunia teknologi, khususnya virtual reality (VR), augmented reality (AR), dan artificial intelligence (AI). WIR Group mengeklaim telah menangani lebih dari 1.000 klien di 20 negara.
Wir Asia telah meneken nota kesepahaman (MoU) kolaborasi lintas sektor untuk metaverse. Di sektor keuangan, perseroan telah bekerja sama dengan Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Itu belum termasuk kolaborasi dengan sejumlah pihak seperti Alfamart, Kalbe Nutritionals, startup pendidikan CAKAP, dan pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Kementerian Dalam Negeri, Kamis (28/4), pun meluncurkan layanan konsultasi berbasis metaverse, yaitu Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (Kovi Otda). Inovasi berbasis teknologi 3D tersebut berfungsi sebagai layanan konsultasi pemerintah daerah (pemda) seputar otonomi daerah.
Kebijakan pengembangan metaverse
Pemerintah, kata Johnny, akan terus mendorong agar adopsi teknologi metaverse berkembang dengan baik. Ikhtiar untuk pengembangannya pun tak sedikit. Pemerintah menggelar infrastruktur hulu digital secara masif, baik fiber optik, backbone, fiber link, microwave link, maupun high troughput satellite dengan kapasitas yang besar, dan membangun base transceiver station (BTS), termasuk di wilayah terdepan, teluar dan tertinggal. Sejumlah langkah ini demi menghadirkan internet di seluruh desa dan kelurahan Indonesia.
“Jadi kita memberikan dukungan agar pemanfaatan metaverse untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masa depan Indonesia, untuk pemanfaatan ruang digital yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Tiongkok, Korea Selatan, dan Barbados, telah mulai mengeksplorasi kebijakan pengembangan metaverse, kata Johnny. Tiongkok, misalnya, menjajaki metaverse dalam rencana pengebangan kota Shanghai. Sedangkan, Barbados telah mengumumkan inisiatif pembangunan kedutaan virtual di metaverse.
Berdasarkan hasil studi Gartner 2022, Korea Selatan telah membentuk “Metaverse Alliance” yang terdiri dari sektor industri. Negara ini akan membentuk “Metaverse Academy” akhir tahun ini, dengan target mencetak 40 ribu ahli industri metaverse pada 2026.
Itu belum termasuk negara-negara Asia Tenggara yang telah mempersiapkan pengembangan metaverse seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand.
Sejumlah perusahaan teknologi global, seperti Meta, Microsoft, Epic Games, dan Tencent, turut mengembangkan penelitian dan pengembangan, produk, dan lini bisnis metaverse.
Related Topics
Related Articles
