Presiden Trump Batalkan Pemblokiran TikTok di Amerika Serikat

Jakarta, FORTUNE - Platform sosial media TikTok kembali pulih setelah sempat mengalami pemblokiran di Amerika Serikat. 

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan kembali memberikan akses bagi TikTok bagi pasar AS. Namun, seiring dengan pemulihan tersebut Trump memberikan sejumlah syarat dan waktu tenggat bagi TikTok. 

Laman Reuters memberitakan Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada Senin lalu untuk memperpanjang waktu sebelum undang-undang mengenai TikTok berlaku. Presiden AS itu berkeinginan agar Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan sebesar 50 persen di TikTok. Penangguhan ini diperkirakan bakal berlangsung selama 90 hari setelah Trump menjabat. 

"Sejujurnya, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menyelamatkannya," kata Trump dalam rapat umum, yang dikutip Senin, (20/1). 

Pada kesempatan lain, Kementerian Luar Negeri Cina mengungkapkan Tiktok harus memutuskan secara independen tentang kesepakatan yang diajukan. Ia pun berharap AS dapat sungguh-sungguh mendengar serta menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, jujur, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan yang beroperasi di sana. 

Reuters juga melaporkan bahwa di sisi lain, perusahaan mesin pencari AS, Perplexity AI, mengajukan tawaran untuk menggabungkan Perplexity dengan TikTok AS dan menciptakan entitas baru. Kendati demikian, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai tawaran Perplexity ini. 

Pada periode pertama kepresidenanya, Trump adalah orang yang paling vokal mengecam keberadaan TikTok di negeri tersebut karena aplikasi tersebut disinyalir berpotensi membocorkan data diri pengguna AS ke pemerintah Cina.

Namun, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberikan ByteDance, induk usaha TikTok, waktu 90 hari untuk menjual TikTok. Tetapi, Trump pun akhirnya menyetujui kesepakatan yang berstruktur kemitraan yang akan mencakup Oracle, dan Walmart dengan Tiktok

Sekitar 60 persen kepemilikan ByteDance dimiliki oleh investor institusional seperti BlackRock dan General Atlantic, sementara pendiri dan karyawannya masing-masing memiliki 20 persen. Perusahaan juga ini memiliki lebih dari 7.000 karyawan di AS.