Jokowi: Sejumlah Produk UMKM Tak Wajib SNI Untuk Masuk E-Katalog
Komitmen yang terbangun masih belum terealisasi.
Presiden Jokowi pada Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5). (dok. Setkab)Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak semua produk lokal harus memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk masuk ke dalam e-katalog. Dia pun meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) membuat memberi kemudahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Jangan ruwet-ruwet kayak dulu lah, semua produk harus SNI. Yang kecil-kecil mana bisa, produk-produk lokal mana bisa kalau semuanya diminta SNI? Ini SNI tidak wajib, dulu wajib memang, sekarang tidak wajib. Sekarang yang wajib hanya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan, itu harus SNI,” kata Presiden dikutip dari lama Setkab, Rabu (25/5).
Ia mencontohkan, barang seperti helm atau kabel memang harus berstandar nasional untuk menjamin keamanannya saat digunakan. “Tapi kalau batu bata masa minta SNI. Kapan mereka bisa masuk ke E-Katalog? Enggak mungkin. Logika-logika kita kadang-kadang nabrak-nabrak, enggak mungkin toh. Batu diminta SNI, pasir diminta SNI, bata dimintakan SNI,” katanya.
Menurut Jokowi, para pelaku UMKM seharusnya semakin dipermudah untuk mendaftarkan dan menjual produknya di E-Katalog. Ia meyakinkan bahwa saat ini syarat membangun e-Katalog sudah tidak rumit seperti dulu.
“Dulu berapa langkah? Dulu delapan langkah, sekarang hanya dua langkah, sangat gampang sekali. Sehingga sekali lagi, saya minta kepala daerah dan sekda ini segera dilakukan. Produk-produk lokal, produk-produk unggulan daerah segera masuk ke e-Katalog lokal,” ujar Presiden.
Peningkatan kualitas produk UMKM
Pada sisi lain, Jokowi juga meminta Kadin, HIPMI, maupun asosiasi pengusaha lainnya, untuk mendorong para pelaku usaha lokal untuk terus meningkatkan kualitasnya, mulai dari produknya, desain kemasan, hingga branding.
“Itu akan men-trigger ekonomi daerah, dan itu saya pastikan membuka lapangan kerja yang banyak di daerah tanpa kita sadari,” katanya.
Dengan semakin banyaknya pelaku UMKM lokal yang bisa masuk e-Katalog, ucap Presiden, akan memutar ekonomi. “Kalau kapasitasnya enggak cukup pasti mereka akan ekspansi. Kalau ekspansi artinya kalau permintaan banyak. Ekspansi artinya menambah tenaga kerja, membuka lapangan kerja. Ini tujuan kita dan produk-produk lokal lainnya,” ujarnya.
Anggaran untuk beli produk lokal
Jokowi mengingatkan kepada jajaran pemerintahannya, hingga ke level daerah, untuk mempergunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran Badan Usaha Milik Negara (APBN) untuk membeli produk-produk lokal unggulan melalui e-Katalog.
“APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat, ya jangan dong kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu. Sehingga muncul (Gerakan) Bangga Buatan Indonesia ini, akan saya ikuti terus,” kata Jokowi.
Meski e-Katalog sudah terbangun sejak lama, Presiden menyayangkan masih ada produk impor yang masuk dengan model aggregator. “Beli di sana, masukkan sini, beli merek, masukkan e-Katalog. Ini yang harus dihindari. Casing saja yang lokal, dalamnya impor semuanya. Hati-hati dengan ini!” katanya.
Antara komitmen dan realisasi
Jokowi juga menyampaikan bahwa komitmen dari K/L dan Pemerintah daerah pada belanja produk-produk lokal mencapai Rp802 triliun. Namun, hingga kini realisasinya masih di bawah 10 persen atau sekitar Rp110,2 triliun.
Melihat situasi ini, maka pada September atau Oktober mendatang, Jokowi berencana akan mengunumkan realisasi serapan anggaran, “Biar ngerti semuanya mana yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negara untuk membeli produk-produk dalam negeri dan mana yang senangnya beli produk asing, akan kelihatan nanti. Platform kita ini sekarang gampang sekali dibuka,” ucapnya.
Apresiasi dan target
Namun demikian, Jokowi mengapresiasi perkembangan e-Katalog dalam memfasilitasi kebutuhan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat lewat UMKM. Kini, sudah ada 340 produk di e-Katalog dan pada akhir tahun ini, Jokowi menargetkan mencapai di atas 1 juta.
“Kalau ini bisa kita lakukan, sekali lagi, akan terbuka lapangan kerja yang sangat besar sekali. Karena ratusan triliun, belanja barang dan jasa itu ratusan triliun, dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, pasti itu,” ujar Presiden.
Related Topics
Related Articles
