Tak Gentar, Jokowi Bakal Lanjutkan Larangan Ekspor Minerba Mentah

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah Indonesia tak gentar menghentikan ekspor Mineral dan Batu bara (Minerba) dalam bentuk bahan mentah. Kebijakan ini akan diteruskan, sekalipun digugat oleh berbagai negara, melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurutnya, hilirisasi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam bahan baku minerba yang berlimpah.

“Dengan risiko apapun satu persatu akan saya stop. Nikel ore setop ini kita digugat oleh WTO, silakan gugat. Nanti setop bauksit, setop, mesti ada yang gugat lagi silakan gugat enggak apa-apa kita hadapi,” ujarnya saat melepas ekspor perdana 2022 smelter grade alumina produksi PT Bintan Alumina Indonesia di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Seperti diketahui sebelumnya, Indonesia mendaptkan protes keras dari Uni Eropa (UE) melalui WTO terkait pelarangan ekspor bijih nikel mentah sejak 2020. Menurut UE, Indonesia melanggar komitmen anggota WTO dalam memberikan akses seluasnya bagi perdagangan internasional.

Namun, Presiden Jokowi menyampaikan Indonesia ingin mengembangkan hilirisasi industri dan memperluas lapangan kerja, sehingga larangan ekspor ini masih dapat dibenarkan sesuai aturan WTO.

Presiden menyayangkan, ekspor minerba Indonesia selama ini selalu dilakukan dalam bentuk bahan mentah. Hal ini disayangkan, sebab nilai tambah yang seharusnya diperoleh Indonesia, justru dinikmati pihak luar.

Alhasil, Indonesia tidak mendapat keuntungan apa-apa selain nilai jual bahan mentah tersebut. Padahal, dengan membuat industri hilir, Indonesia berpeluang mendapat royalti, pajak baik pribadi maupun perusahaan dan bea ekspor keluar.

"Kita bisa dapat penerimaan negara bukan pajak, semua dapat. Yang paling penting, membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya,” kata mantan Walikota Solo ini. 

Dia meminta pelaku usaha mengubah pola pikirnya dan mulai menghentikan ekspor barang mentah, ke barang jadi. "Pola pikir kita memang harus kita ubah semuanya. Ini harus menjadi negara industri kalau kita mau maju, karena nilai tambahnya ada di situ,” ucapnya.