Pupuk Indonesia Ungkap Dua Strategi Wujudkan Swasembada Pangan
Kebutuhan beras makin mendesak dan akan menantang.
Ilustrasi pupuk subsidi. (dok. Pupuk Indonesia)Jakarta, FORTUNE – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan tambahan kapasitas produksi pupuk hingga dua juta ton dan optimalisasi digital pada lini distribusi serta penebusan pupuk adalah bagian dari strategi perusahaan mewujudkan Swasembada Pangan di dalam negeri dalam lima tahun mendatang.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan strategi tersebut berkenaan dengan inovasi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk.
“Kami sudah mengimplementasikan digitalisasi end-to-end dari proses produksi sampai ditebus petani di kios dengan menggunakan sistem yang namanya i-Pubers,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (10/10).
Selain itu, Rahmad menyampaikan bahwa keterjangkauan harga pupuk bisa memengaruhi volume pemupukan oleh petani, dan pada akhirnya dapat berimbas pada produktivitas pertanian.
”Setiap kenaikan Rp1.000 per kilogram pupuk bisa menurunkan volume pemupukan urea hingga 13 persen dan NPK hingga 14 persen. Dampaknya, penurunan produktivitas tanaman pangan bisa mencapai 0,5 ton per hektare, dengan disusul penurunan pendapatan petani mencapai Rp3,1 juta per hektare,” kata Rahmad.
Kebutuhan mendesak
Kedua strategi di atas, menurut Rahmad, cukup penting untuk memastikan peningkatan produksi beras pada tahun-tahun mendatang, karena jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan akan mencapai 324 juta pada 2045. Proyeksi populasi tersebut dapat meningkatkan kebutuhan beras nasional dari 31 juta ton per tahun–seperti saat ini–menjadi 37-38 juta ton.
Begitu juga dengan tantangan fenomena iklim seperti El Niño yang berpengaruh besar pada hasil pertanian.
“Saya melihat, alhamdulillah selama lima tahun ini petani mulai tersenyum karena Pak Jokowi meningkatkan alokasi pupuk subsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Dipermudah cara penebusannya,” ujar Rahmad.
Untuk itu, Pupuk Indonesia menegaskan pentingnya gotong royong di antara para stakeholder, mulai dari kementerian yang memastikan pasokan sumber bahan baku, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan sebagainya.
“Dengan gotong royong, di pemerintahan Pak Prabowo nanti petani tidak hanya tersenyum tapi akan bisa tertawa lebar. Karena pupuknya mudah, tersedia di mana-mana,” kata Rahmad.
Pupuk Indonesia yakin bahwa kebijakan pemerintahan sekarang dengan menetapkan harga gas pada US$6 per MMBTU untuk industri pupuk akan dilanjutkan. Dampak kenaikan harga gas akan berefek panjang, tidak hanya kenaikan biaya subsidi, tapi juga menurunkan produktivitas pertanian.
Related Topics
Related Articles
