Bappebti Bakal Bentuk Bursa Komoditas Untuk CPO dan Karet

Jakarta, FORTUNE – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) bakal membentuk bursa komoditas untuk minyak sawit mentah (CPO) dan karet.

Perdagangan di dalam bursa akan menghasilkan tata kelola perdagangan yang adil dan transparan. Dengan masuk ke dalam bursa, harga yang terbentuk juga tidak melulu ditentukan pemilik komoditas dan buyer di luar negeri. Plt Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, mengatakan pembentukan harga acuan komoditas sesuai dengan mandat Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pada 2023.

"CPO dan karet misalnya. Indonesia merupakan penghasil terbesar dunia, namun masih mengambil harga acuan yang dihasilkan bursa di luar negeri, seperti Malaysia dan Rotterdam. Untuk dapat menjadi harga acuan, maka komoditas tersebut harus masuk ke dalam bursa," katanya dalam Rapat Kerja Bappebti pada Kamis (19/1).

Pada 2022, realisasi produksi karet domestik mencapai 3,38 juta ton, dan CPO 45,5 juta ton.

Dengan bursa tersebut, negara akan diuntungkan dengan harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha, dan penerimaan pajak, ujarnya.

Tugas Bappebti berikutnya adalah mendorong pertumbuhan sistem resi gudang (SRG), salah satu alat dalam dunia perdagangan yang menyediakan skema pembiayaan murah dengan agunan komoditas.

Namun demikian, skema pembiayaan ini hanya akan berjalan baik jika didukung dengan pemasok (off taker) yang jelas serta kemudahan dalam mekanisme dan prosedur transaksi. Pemilik barang akan memanfaatkan mekanisme SRG jika barangnya diyakini sudah akan ada yang membeli atau menampung.

Mekanisme SRG ini dapat digunakan sebagai pembiayaan bagi petani yang baru panen dan berharap harga komoditasnya tidak turun. Selain itu, UMKM yang ingin melakukan ekspor sebelum jumlah barang atau komoditasnya sesuai dengan kuota yang diharapkan juga dapat memanfaatkannya.

“Kajian kami, petani yang memanfaatkan skema SRG mempunyai penghasilan 1,6 kali lebih baik daripada yang tidak menggunakan SRG. Kendala utama yang kami temui terkait pelaksanaan SRG adalah rendahnya literasi masyarakat serta pemahaman pemerintah daerah yang tidak optimal atas mekanisme ini," ujar Didid.