Menperin Siapkan Dua Opsi Bagi Apple Jelang Pertemuan Pekan Depan
Prinsip ini jadi pegangan pemerintah nego Apple untuk ke RI.
Fortune Recap
- Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan bertemu dengan perwakilan Apple pada 7-8 Januari 2025.
- Pertemuan tersebut untuk membahas komitmen Apple terhadap pemenuhan TKDN dan opsi investasi di Indonesia.
- Kementerian Perindustrian belum menerima proposal resmi dari Apple terkait rencana mereka di Indonesia.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera bertemu dengan perwakilan tingkat tinggi dari kantor pusat Apple, Amerika Serikat, pada 7-8 Januari 2025. Pertemuan tersebut akan membahas komitmen Apple terhadap pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan opsi Investasi di Indonesia.
Meski begitu, hingga kini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum menerima proposal resmi dari Apple terkait rencana investasi mereka di Indonesia.
"Hingga saat ini, proposal resmi belum sampai ke meja saya. Namun, Apple telah menyampaikan wacana melalui pihak lain, meski itu tidak dapat dianggap sebagai proposal resmi," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1).
Meski demikian, Kemenperin telah mempelajari wacana tersebut dan mencatat beberapa poin penting yang akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan langsung nanti.
"Kami telah mengundang Apple sejak hampir dua bulan lalu untuk datang ke Indonesia dan hanya akan bernegosiasi langsung dengan kantor pusat mereka dari Amerika Serikat," kata Agus.
Dua opsi untuk Apple
Dalam pertemuan pekan depan, pemerintah telah menyiapkan dua opsi strategis untuk Apple dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Pertama, Apple dapat membangun fasilitas produksi atau pabrik di Indonesia. Untuk opsi ini, negosiasi akan dilakukan melalui Kementerian Investasi. Menurut pemerintah, investasi ini akan memberikan nilai tambah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan mendukung ekosistem Manufaktur dalam negeri.
Kedua, jika Apple memilih skema inovasi, perusahaan wajib menyerahkan proposal setiap tiga tahun (siklus tiga tahun). Negosiasi untuk skema ini akan dikoordinasikan melalui Kemenperin. Agus menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan perhitungan teknokratis terkait nilai investasi yang perlu disiapkan Apple agar izin edar produk mereka di Indonesia dapat diterbitkan.
Komitmen Apple dan prinsip berkeadilan
Selain membahas opsi investasi, Kemenperin juga akan menagih komitmen Apple untuk melunasi utang sebesar US$10 juta terkait siklus 2020-2023, yang sebelumnya telah diajukan dalam proposal.
Dalam negosiasi mendatang dengan Apple, kata Agus, pemerintah akan mengedepankan empat prinsip berkeadilan untuk memastikan kerja sama ini membawa manfaat nyata bagi Indonesia.
“Investasi Apple di negara lain, investasi produsen HKT lain (di luar Apple) di Indonesia, nilai tambah dan income bagi Indonesia, dan penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem,” ujarnya.
Dengan prinsip-prinsip ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kerja sama dengan Apple tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Pemerintah juga sedang memproses rencana peningkatan nilai TKDN dari 35 persen menjadi 40 persen untuk produk HKT. Menurut Agus, langkah ini telah membawa manfaat signifikan bagi sektor manufaktur Indonesia, termasuk penurunan impor produk HKT.
"Pemerintah mendorong Apple untuk menggunakan skema investasi fasilitas produksi, karena membangun pabrik berbeda dengan sekadar mengikuti Global Value Chain," ujarnya.
Namun, jika Apple tetap memilih skema inovasi, pemerintah memastikan bahwa perhitungan teknis mengenai nilai investasi telah disiapkan.
Menperin memastikan, negosiasi ini akan berlangsung secara seimbang, dengan Apple mengutamakan kepentingannya, sementara pemerintah akan fokus pada kepentingan nasional melalui pembangunan manufaktur di Indonesia.