9 Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Ekspor

Ekspor merujuk pada kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara kepada pembeli di negara lain. Di Indonesia, definisi ekspor tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021, yang mengatur bahwa ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia. 

Daerah pabean mencakup seluruh wilayah Indonesia, baik daratan, perairan, maupun udara, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ekspor ini dapat dilakukan oleh individu atau badan usaha yang memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan tersebut, yang dikenal sebagai eksportir.

Aktivitas ekspor tidak hanya menguntungkan bagi eksportir, tetapi juga bagi negara. Dengan melakukan perdagangan internasional, negara dapat memanfaatkan potensi pasar global untuk meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
 

Untuk memajukan sektor ekspor, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia serta memperluas pasar internasional. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia:

1. Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Internasional

Perjanjian kerja sama ekonomi internasional dapat membuka lebih banyak peluang pasar bagi produk Indonesia. Contohnya adalah perjanjian kontrak pembelian LNG (Liquid Natural Gas) Indonesia dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan. Perjanjian semacam ini membantu Indonesia memperluas pasar ekspornya dan mendapatkan keuntungan dari hubungan dagang yang lebih stabil.

2. Diversifikasi Ekspor

Salah satu upaya penting untuk meningkatkan ekspor adalah dengan melakukan diversifikasi produk ekspor. Diversifikasi ini dapat dilakukan dengan memperbanyak jenis barang yang diekspor. 

Sebagai contoh, Indonesia yang awalnya hanya mengandalkan ekspor komoditas seperti tekstil dan karet, kini memperluas produk ekspornya dengan menambah komoditas baru seperti rumput laut, kayu lapis, dan produk pertanian lainnya. Diversifikasi ini juga mencakup diversifikasi vertikal, di mana barang ekspor diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah, misalnya mengolah karet menjadi ban mobil dan motor.

3. Diplomasi Ekonomi dan Peningkatan Akses Pasar

Diplomasi ekonomi merupakan kebijakan yang berfokus pada pembangunan hubungan perdagangan internasional yang lebih baik. Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi ekonomi untuk menyelesaikan sengketa dagang, mengatur tarif preferensi, dan memperkuat intelijen pasar di luar negeri. Diplomasi ini membuka peluang bagi produk Indonesia untuk mendapatkan akses pasar yang lebih besar dan meningkatkan daya saing di pasar global.

4. Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor diberikan untuk mengurangi beban yang dihadapi eksportir, seperti memberikan keringanan pajak, tarif angkutan yang lebih murah, dan kemudahan dalam proses perizinan ekspor. Subsidi ini bertujuan untuk mendukung eksportir, khususnya dalam menghadapi biaya logistik yang seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing produk Indonesia.

5. Insentif Ekspor

Pemerintah juga memberikan insentif atau premi ekspor sebagai bentuk penghargaan kepada produsen dan eksportir yang berhasil meningkatkan kualitas produk ekspor mereka. Insentif ini termasuk pemberian bantuan keuangan kepada pengusaha kecil dan menengah yang fokus pada ekspor. Dengan adanya premi ini, diharapkan pengusaha lokal dapat lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas dan volume ekspor mereka.

6. Devaluasi Mata Uang

Devaluasi mata uang dapat menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi sektor ekspor. Dengan menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, harga barang ekspor Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Hal ini akan membantu produk Indonesia untuk lebih kompetitif dan meningkatkan volume ekspor.

7. Promosi Produk Ekspor

Promosi produk ekspor juga menjadi kebijakan yang sangat penting. Pemerintah Indonesia aktif mengadakan berbagai pameran dagang internasional untuk memperkenalkan produk Indonesia kepada pasar luar negeri. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan oleh lembaga swasta atau individu untuk memperkenalkan produk unggulan Indonesia kepada konsumen global.

8. Menjaga Kestabilan Nilai Tukar Rupiah

Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir, karena dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga jual produk. Dengan menjaga stabilitas nilai tukar, pemerintah memberikan kepastian kepada eksportir dalam menentukan harga barang untuk pasar internasional. Hal ini juga membantu eksportir dalam merencanakan biaya produksi dan meminimalkan risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar.

9. Penyederhanaan Prosedur Ekspor

Penyederhanaan prosedur ekspor merupakan langkah penting dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Proses izin ekspor yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit sering kali menjadi hambatan bagi pengusaha dalam menjalankan bisnis ekspor.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mempermudah prosedur ekspor, seperti mengurangi komoditi yang harus melaporkan surveyor, meningkatkan efisiensi logistik, serta mempermudah penerbitan Certificate of Origin.