Mentan: Data Harga Pangan Hanya dari BPS, Hindari Polemik

Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya agar tak mengeluarkan data terkait pertanian dari Kementan RI dan hanya menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Perintah tersebut disampaikan Amran setelah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).

Menurut Amran, langkah ini penting mengingat pembangunan pertanian terus dikebut untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai visi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kami sudah perintahkan ke jajaran Kementan untuk tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data hanya BPS,” kata Amran dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Agar tak jadi polemik

Kemudian dia mengeklaim bahwa sejauh ini data yang digunakan bersama telah sesuai dengan hasil hitungan di lapangan dan juga angka tetap yang dirilis oleh BPS.

“Alhamdulliah kita sudah sepakat satu data sehingga tidak menciptakan polemik di publik. Kalau kita punya data sendiri bisa jadi polemik. Kami terima kasih kepada BPS yang telah bekerja menyediakan data secara akurat,” ujar Amran.

Dia pun mengeklaim, berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari, dan Maret 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Lalu, Amran menginginkan agar peningkatan itu menjadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.

“Produksi Januari, Februari, dan Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden naik dibanding tahun lalu. Kenaikan Januari misalnya 50 persen, Februari 49 persen, dan Maret 51 persen,” tutur dia.

Sebelumnya, BPS telah mengapresiasi penggunaan data statistik yang dilakukan oleh Kementan RI dalam merumuskan kebijakan dan juga mengambil keputusan, terutama dalam mempercepat swasembada sesuai visi Prabowo pada satu tahun ke depan.

“BPS mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementan dalam memanfaatkan hasil survei KSA (Kerangka Sampel Area), ubinan, dan juga data lainya menjadi sebuah kebijakan pertanian,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti ketika menggelar penandatanganan MoU antara Kementan RI dan BPS di Kantor Kementan RI, Jakarta Selatan, Kamis (30/1).