Kalau Tak Mau Kena Sanksi, Perusahaan Harus Ikuti Aturan Upah

Jakarta, FORTUNE – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan kebijakan penetapan upah minimum (UM) merupakan bagian dari program strategis nasional. Berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja, tidak ada lagi penangguhan UM. Semua perusahaan wajib membayar upah sekurang-kurangnya sebesar upah minimum pada 2022.

“Perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum dikenakan sanksi pidana,” katanya dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/11).

Penetapan UM ditujukan untuk melindungi pekerja/buruh agar tidak dibayar terlalu rendah akibat posisi tawar yang lemah dalam pasar kerja. Dengan kebijakan ini, diharapkan pengupahan di Indonesia adil dan berdaya saing. 

Penetapan upah minimum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan, menurutnya, berpotensi menurunkan indeks daya saing Indonesia. Selain itu, kepercayaan investor terhadap sistem hukum Indonesia dapat melemah, dan ruang dialog kesepakatan upah serta penerapan struktur dan skala upah kian sempit.

Ida meminta para kepala daerah segera menetapkan angka kenaikan upah minimum 2022. Berdasarkan aturannya, UMP (Upah Minimum Provinsi) paling lambat ditetapkan pada 21 November. “Karena tanggal 21 merupakan hari libur nasional, maka penetapannya dilakukan paling lambat satu hari sebelumnya yaitu tanggal 20 November," tuturnya.

Untuk UMK (Upah Minimum Kabupaten), penetapannya berlaku setelah keputusan para gubernur atas UMP, atau paling lambat 30 November.

Dalam hematnya, formula UM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 berguna untuk mengurangi kesenjangan upah minimum antarwilayah.

UM saat ini, katanya, tidak berkorelasi dengan angka rata-rata konsumsi, median upah, atau bahkan tingkat penganggurannya. Sebagai contoh, terdapat suatu kabupaten dan kota saling bersebelahan namun kabupaten memiliki nilai Upah Minimum hampir dua kali kota.

“Ada pula, kabupaten dengan angka pengangguran sangat tinggi dan mayoritas penduduknya masih bertani, namun karena kabupaten tersebut memiliki wilayah industri sehingga dipaksa memiliki nilai UMK yang sangat tinggi," katanya.