Indef: Perlu Pengawasan Program Makan Bergizi Cegah Lahan Korupsi Baru

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyoroti pemerintah Kabinet Merah Putih perlu memperhatikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dijalankan mulai 2025.

Ia menuturkan, dalam realisasinya, program unggulan yang seharusnya bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan perbaikan gizi di kalangan siswa justru jangan sampai menjadi potensi ladang Korupsi baru di berbagai daerah.

"Salah satu yang ingin diperbaiki melalui Makan Bergizi Gratis, disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini hati-hati juga, jangan-jangan malah nanti jadi lahan buat korupsi baru dan korupsinya lebih terdistribusi,” ujar Aviliani dalam Diskusi Publik Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, dikutip secara daring, Rabu (23/10).

Hal ini disoroti lantaran setiap daerah akan turut berkontribusi terhadap program Makan Begizi Gratis, yang mana berpotensi menyebabkan korupsi terdistribusi secara masif.

Ia juga mendengar bahwa tender untuk penyediaan makan siang bergizi sudah dilaksanakan. Risikonya, anggaran yang seharusnya Rp15 ribu dari pemerintah pusat justru dimanipulasi menjadi setengahnya untuk meraih keuntungan.

“Saya sudah dengar, sudah mulai di tender harganya Rp15 ribu, tapi di seluruhnya Rp7.500, ini akan berbahaya ya, belum mulai sudah seperti ini. Akhirnya, banyak juga kayak katering yang akhirnya enggak sanggup,” kata Aviliani.

Untuk itu, ia menilai perlu skema pengawasan yang tepat untuk menjalankan program besar tersebut, bukan hanya di pemerintah pusat, tetapi juga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah.

“Pengawasan itu menjadi penting karena semakin banyak terdistribusi,” kata dia.

Untuk diketahui, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan pemerintah akan mengeluarkan anggaran mencapai Rp800 miliar per hari untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada masa pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Program Makan Bergizi Gratis tersebut merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win.

Dadan menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional akan memiliki total pengeluaran anggaran sebesar Rp1,2 triliun per hari, dengan 75 persen dari anggaran itu dialokasikan untuk program intervensi penyediaan makanan bergizi.

“Sebanyak 75 persen dari Rp1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi, itu kurang lebih Rp800 miliar setiap hari,” ucap Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Selasa (8/10).

Ia juga menuturkan bahwa anggaran sebesar Rp800 miliar akan dialokasikan untuk pembelian bahan baku dan produk pertanian. Melalui belanja tersebut, diyakini akan berdampak positif terhadap perekonomian, karena program MBG akan menyerap produk lokal dan melibatkan UMKM setempat.

“Spending untuk intervensi untuk beli produk-produk pertanian bahan baku karena kami masak setiap hari untuk juga di-deliver ke ibu hamil. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang besar,” ujar Dadan.