Kini QRIS Bisa Digunakan Transaksi di Korea Selatan
Kerja sama dukung penggunaan mata uang lokal.
Jakarta, FORTUNE - Kini masyarakat bisa menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk berTransaksi di negara Korea Selatan (Korsel). Kondisi itu terwujud setelah Bank Indonesia (BI) memperluas jaringan kerja sama pembayaran dengan mitra strategis internasional dengan Bank of Korea (BoK).
Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) terkait pembayaran berbasis QR code ini dilakukan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur BoK, Ree Chang-yong, pada 15 Juli 2024 di Penang, Malaysia. Perry menyatakan, selain QRIS disa untuk melakukan pembayaran Korea Selatan, nantinya QR asal Korsel yang ditentukan oleh BoK juga bisa untuk transaksi di Indonesia.
“Kerja sama ini akan membangun kerangka yang memfasilitasi pembayaran berbasis QR code antar kedua negara, termasuk operator sistem pembayaran atau penyedia jasa pembayaran,” kata Perry melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (15/7).
Kerja sama dukung penggunaan mata uang lokal
Kesepakatan ini juga menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara. Inisiasi kerja sama ini, lanjut Perry akan ditindaklanjuti dengan pengembangan interkoneksi dilanjutkan dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh.
“Implementasi kerja sama ini akan mendukung transaksi antar masyarakat di kedua negara dalam rangka mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan Korea Selatan mengingat antara lain tingginya jumlah turis antar kedua negara,” kata Perry.
Perry Warjiyo juga menekankan kerja sama pembayaran berbasis QR code antara BI dan BoK akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan. Tak hanya itu, kerja sama sistem pembayaran berbasis QR code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments.
“Selain itu, konektivitas pembayaran lintas negara juga perlu disinergikan dengan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral untuk mendukung stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi,” pungkas Perry.