Pembiayaan Adira Finance di Jabodetabek Moncer, Capai Rp5,1 Triliun

Jakarta, FORTUNE - Pembiayaan baru dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. (Adira Finance) masih moncer hingga Juni 2024. Di daerah Jabodetabek saja, angkanya mencapai Rp5,1 triliun. 

Segmen sepeda motor masih berkontribusi besar mencapai 45 persen dari total pembiayaan baru di Jabodetabek, diikuti oleh segmen mobil sebesar 33 persen, dan segmen non-otomotif sebesar 22 persen.  Bila dilihat secara nasional dan keseluruhan, area Jabodetabek berkontribusi sekitar 25 persen dari total pembiayaan baru Adira Finance.

“Hal ini sejalan dengan visi Adira Finance yaitu menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan.” ujar Handi selaku Head of Regional SSD Jabodetabek Adira Finance melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Senin (9/9).

Handi menambahkan, pihaknya juga mendukung peningkatan inklusi dan literasi keuangan Syariah di masyarakat. Upaya itu dilakukan dengan menyelenggarakan Festival Pasar Rakyat (FPR) 2024 yang dimulai di Pasar Rangkasbitung pada 7-8 September 2024 bersama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon), sebagai induk perusahaan, serta bersama unit usaha syariahnya dan bermitra dengan PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).

Pasar Rangkasbitung dipilih sebagai lokasi perdana untuk FPR 2024 karena potensinya yang besar sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Lebak. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, menyatakan bahwa berdasarkan data Disperindag April 2024, terdapat sekitar 2.300 pedagang di Pasar Rangkasbitung. 

Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Banyak kios yang kosong dikarenakan sejumlah pedagang lebih memilih berjualan di luar area pasar atau dari rumah, dengan alasan pengunjung lebih banyak membeli di lokasi tersebut. Kondisi pasar yang masih kurang memadai dari segi fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kenyamanan dan daya tarik bagi pengunjung. Ditambah lagi, saat ini terdapat kewajiban sertifikasi halal, termasuk produk yang dijual di pasar tradisional, sehingga kondisi pasar serta kapasitas pedagang perlu ditingkatkan.

Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga tahun 2023 baru sekitar 30 persen dari total pedagang pasar yang telah memiliki sertifikat halal. Sehingga pemerintah memutuskan kewajiban sertifikasi halal yang semula direncanakan berlaku penuh pada Oktober 2024, ditunda penerapan sanksinya hingga Oktober 2026.

“Kami berkomitmen untuk menciptakan dampak sosial yang positif yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga membawa keberkahan bagi masyarakat luas.” ujar Yusron selaku Head of Syariah Adira Finance.