Stanchart Group Targetkan Pembiayaan Berkelanjutan $300 Miliar

Jakarta, FORTUNE - Standard Chartered Group telah mengumumkan komitmen untuk memobilisasi $300 miliar dalam bentuk Pendanaan Keberlanjutan (Sustainable Finance) hingga tahun 2030. Dari target tersebut, realisasinya selama periode Januari 2021 hingga September 2023, Standard Chartered secara global telah memobilisasi $87,2 miliar untuk memenuhi komitmen tersebut.

CEO Standard Chartered Group, Bill Winters menekankan bahwa salah satu kendala terbesar dalam transisi energi bukanlah adanya kekurangan dana, namun tantangan untuk mengarahkan modal ke tempat yang paling membutuhkan. Dirinya menjelaskan bahwa sejumlah perubahan kebijakan di ASEAN dan Indonesia telah membantu menciptakan kerangka standar untuk menjembatani kesenjangan antara investor dan proyek yang membutuhkan pendanaan. 

“Pada dasarnya, tugas kami selaku pelaku industri bisnis adalah mendorong keterlibatan sektor swasta, bersamaan dengan kebijakan publik dan pendanaan publik. Jika kita melakukan hal tersebut, melalui kemitraan, kita dapat fokus pada hal-hal yang dapat memberikan dampak terbesar, dan saya yakin bahwa kita dapat menyelesaikan masalah eksistensial yang kita hadapi ini,” jelas Bill melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (10/9).

Standard Chartered belum lama mengadakan diskusi panel penting dengan tema “Decarbonisation Opportunities in ASEAN’ pada ajang Indonesia International Sustainability Forum 2024 (ISF 2024), yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas strategi yang dapat ditindaklanjuti guna mempercepat transisi menuju masa depan emisi nol-bersih di ASEAN.

Panel ini menggarisbawahi bahwa meskipun ASEAN menghadapi tantangan unik dalam transisinya menuju perekonomian net-zero, terdapat peluang yang jelas untuk mempercepat kemajuan melalui kolaborasi strategis, inovasi kebijakan, dan investasi yang ditargetkan pada sektor-sektor yang berdampak besar.

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati mengatakan perekonomian ASEAN sangat beragam. Namun, secara bersamaan selalu ada tantangan untuk memastikan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki kemampuan dan kecukupan dana untuk mengatasi isu perubahan iklim. 

“Dekarbonisasi di kawasan ASEAN juga harus memprioritaskan optimalisasi investasi publik dan swasta, karena upaya ini bisa memakan biaya yang sangat mahal. Itulah sebabnya saya senang mengetahui bahwa taksonomi ASEAN untuk keuangan berkelanjutan dapat berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam upaya dekarbonisasi, terutama dalam mengadopsi praktik keuangan berkelanjutan yang dapat mendukung tujuan penghindaran perubahan iklim,” kata Sri Mulyani.