Pengawasan Kripto Dialihkan ke OJK, Rancangan PP Masih Difinalisasi

Jakarta, FORTUNE - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan atau UU P2SK, kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan aset kripto akan beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

“OJK, BI, Kementerian Keuangan, dan Bappebti tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk segera difinalisasi,” kata dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (4/1).

Zulkifli mengatakan aturan itu akan diberlakukan pada Januari 2025. 

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa pada periode Januari–November 2023, total nilai transaksi kripto mencapai Rp122 triliun.

Sedangkan, jumlah calon pedagang fisik aset kripto (CPFIK) yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan bursa mencapai 32, dan tengah dalam proses uji kelayakan dan kepatutan untuk mendapatkan izin sebagai pedagang fisik aset kripto dari Bappebti.

Pada Januari lalu, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko, sempat mengatakan bahwa masa transisi ini akan berlangsung selama 24 bulan atau 2 tahun, dan peraturan pemerintahnya akan disusun dalam waktu enam bulan. Lebih lanjut, Didid menjelaskan perumusan PP akan dilakukan dengan beberapa langkah, yakni identifikasi regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengalihan.