Perkuat Kualitas Calon Emiten IPO, OJK Siapkan Sejumlah Langkah Ini

Jakarta, FORTUNE - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merancang sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas calon Emiten yang akan mencatatkan sahamnya atau melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Peningkatan kualitas emiten yang menawarkan saham melalui IPO harus dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penawaran umum, seperti Penjamin Emisi Efek dan Profesi Penunjang Pasar Modal,” tulis Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam jawaban tertulisnya yang dikutip Senin (10/2).

Untuk itu, OJK telah menyiapkan beberapa langkah yang akan dilakukan. Pertama, mendorong BEI, Penjamin Emisi Efek hingga Profesi Penunjang Pasar Modal untuk memastikan kredibilitas calon emiten melalui penelaahan atau due diligence yang lebih baik. 

“OJK akan meningkatkan kualitas due diligence yang dilakukan penjamin emisi efek melalui rancangan POJK terkait Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, yang secara garis besar mengatur lebih detail terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab penjamin emisi efek dalam proses penawaran umum,” terang Inarno.

Selanjutnya, OJK juga akan mendukung Penjamin Emisi Efek untuk meningkatkan pengenalan dalam rangka memastikan kredibilitas calon investor dan sumber dana calon investor, terutama calon investor yang memperoleh penjatahan pasti. 

Tak hanya itu, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga didorong oleh OJK untuk meningkatkan free float minimum dan lebih berfokus pada emiten dengan kapitalisasi yang besar.

Untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab emiten terkait penggunaan dana pada prospektus, OJK sedang mengkaji perbaikan ketentuan yang mengatur terkait dengan penggunaan dana. Terakhir, OJK juga sedang mengkaji mekanisme lock up saham yang lebih efektif bagi pemegang saham yang terkena kewajiban lock up.