Jakarta, FORTUNE - Pemerintah secara resmi mendirikan Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk mengelola dana dari sektor perkebunan Kelapa Sawit, Kakao, dan kelapa. Tugas lembaga baru ini mencakup menghimpun, mengatur, menyimpan, dan menyalurkan dana tersebut.
Pembentukan badan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, sebelum masa jabatannya berakhir.
“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara membentuk Badan Pengelola Dana di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Kementerian Keuangan),” demikian Pasal 20 ayat (1) dikutip dari beleid tersebut.
Dana yang dihimpun akan berasal dari pungutan ekspor dan iuran yang dipungut dari tiga jenis perusahaan: pelaku usaha perkebunan yang mengekspor komoditas atau produknya, industri yang menggunakan bahan baku hasil perkebunan, dan eksportir komoditas perkebunan atau turunannya.
Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi, peremajaan, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
Dalam aturan ini juga dijelaskan mengenai masa depan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPks">BPDPKS).
Nantinya, Badan Pengelola Dana Perkebunan harus sudah terbentuk paling lama tiga bulan sejak aturan ini diundangkan. Selama masa tersebut, BPDPKS tetap menjalankan tugasnya hingga badan baru ini resmi terbentuk.
Kemudian, jika lembaga badan pengelola dana ini beroperasi, maka Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahan-perubahannya yang menjadi landasan BPDPKS akan dicabut dan tidak lagi berlaku.
Pembentuknnya telah bergulir sejak pertengahan 2024
Wacana pembentukan Badan Pengelola Dana Perkebunan telah menyeruak sejak pertengahan 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga menjelaskan BPDP ditugaskan untuk merevitalisasi komoditas tanaman lainnya, utamanya perkebunan kakao, kelapa dan karet.
Menurut dia, pengelolaan dana perkebunan diperlukan guna memaksimalkan hasil perkebunan masing-masing daerah di Indonesia secara merata untuk menyediakan bahan baku bagi industri lainnya.
Sebagai contoh, Airlangga menjelaskan produksi kakao dalam negeri saat ini sekitar 180.000 ton dan produksi kelapa sekitar 2,8 juta ton. Adapun nilai ekspor kakao adalah US$1,3 miliar dan nilai ekspor kelapa US$1,2 miliar, sehingga hal ini perlu dioptimalkan.
Rencana ini pun, kata Airlangga, telah disampaikan kepada Joko Widodo ketika masih berstatus presiden.
“Arahan [Joko Widodo] perlu dikelola memberikan tugas tambahan kepada BPDPKS juga untuk bertanggung jawab untuk me-replanting dan juga mengembangkan industri berbasis kakao dan kelapa,” kata dia di Jakarta, Rabu (10/7).
