Bank Dunia Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Jadi 5%

Jakarta, FORTUNE – Bank Dunia merevisi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada 2024, naik menjadi 5 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,9 persen.

Ekonom senior Bank Dunia, Wael Mansour, mengatakan bahwa perekonomian Tanah Air diperkirakan akan memperoleh manfaat dari peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi. “Namun akan menghadapi hambatan, terutama dari memburuknya kondisi perdagangan,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (24/6).

Bank Dunia  juga merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 4,9 persen menjadi 5,1 persen. Sementara, untuk 2026, proyeksinya ikut ditingkatkan dari 5 persen menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, proyeksi rerata produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 persen dalam kurun 2024-2026.

Pertumbuhan ekonomi ini sebagian didukung oleh konsumsi masyarakat, seiring diberlakukannya program belanja sosial dari pemerintahan mendatang.

Untuk menambah kekuatan pada pertumbuhan Indonesia, Bank Dunia merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak, untuk meningkatkan pendapatan negara dan  edisiensi kualitas belanja negara. “Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama," ujar Mansour, sambil mengungkapkan bahwa hal ini akan didukung oleh penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan.

Namun, reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan upaya mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting, mengingat kesenjangan pajak mencapai 6 persen dari PDB.

Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga.

Selain itu, menurut Mansour, peningkatan kualitas belanja menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia. "Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, untuk dibelanjakan pada perlindungan sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.