Bank Dunia Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Jadi 5%
Konsumsi masyarakat jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
![Bank Dunia Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Jadi 5%](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fimage.fortuneidn.com%2Fpost%2F20210709%2Fbank-dunia-8512dcacec5f1297244443b061e08e0f-5b9ecf008f90fe3a98e006662c74a688.jpg%3Fwidth%3D990%26height%3D660%26format%3Davif&w=2048&q=75)
Jakarta, FORTUNE – Bank Dunia merevisi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada 2024, naik menjadi 5 persen, dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,9 persen.
Ekonom senior Bank Dunia, Wael Mansour, mengatakan bahwa perekonomian Tanah Air diperkirakan akan memperoleh manfaat dari peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi. “Namun akan menghadapi hambatan, terutama dari memburuknya kondisi perdagangan,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (24/6).
Bank Dunia juga merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 4,9 persen menjadi 5,1 persen. Sementara, untuk 2026, proyeksinya ikut ditingkatkan dari 5 persen menjadi 5,1 persen. Dengan demikian, proyeksi rerata produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 5,1 persen dalam kurun 2024-2026.
Pertumbuhan ekonomi ini sebagian didukung oleh konsumsi masyarakat, seiring diberlakukannya program belanja sosial dari pemerintahan mendatang.
Efisiensi penerimaan pajak
Untuk menambah kekuatan pada pertumbuhan Indonesia, Bank Dunia merekomendasikan efisiensi penerimaan pajak, untuk meningkatkan pendapatan negara dan edisiensi kualitas belanja negara. “Reformasi untuk meningkatkan mobilisasi pendapatan dalam negeri tetap menjadi prioritas utama," ujar Mansour, sambil mengungkapkan bahwa hal ini akan didukung oleh penerapan Undang-undang (UU) Harmonisasi Perpajakan.
Namun, reformasi tambahan untuk memperluas basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan upaya mengurangi meluasnya informalitas di kalangan dunia usaha akan menjadi hal yang penting, mengingat kesenjangan pajak mencapai 6 persen dari PDB.
Reformasi khusus dapat mencakup penurunan ambang batas pajak, peninjauan kembali pengecualian pajak, dan meningkatkan kepatuhan termasuk melalui upaya berbagi data dengan pihak ketiga.
Selain itu, menurut Mansour, peningkatan kualitas belanja menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk perlindungan sosial, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia. "Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan sumber daya dari program dan subsidi yang kurang efektif, seperti subsidi energi, untuk dibelanjakan pada perlindungan sosial yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Kebijakan makroekonomi yang kuat
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menambahkan bahwa kesuksesan kinerja ekonomi Indonesia ditopang oleh implementasi kebijakan makroekonomi pemerintah yang kuat, terutama untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan, “Yang membantu menarik investasi," katanya.
Dalam laporan terbarunya berjudul Indonesia Economic Prospects atau Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024, Turk menyebut bahwa pasar mengakui kerangka kebijakan ekonomi makro yang penuh kehati-hatian dan konsisten telah menjadi landasan keberhasilan kinerja perekonomian Indonesia
“Penting untuk mempertahankan kebijakan makro yang berhati-hati (prudent), kredibel, dan juga transparan, seraya menciptakan ruang fiskal yang memungkinkan belanja prioritas untuk perlindungan sosial, serta berinvestasi pada modal manusia dan infrastruktur," ujar Turk.