Ekspor Benur Ilegal Masih Marak, KKP Gencarkan Strategi Diplomasi
Jadi strategi Indonesia kuasai rantai pasok ekspor BBL.
Jakarta, FORTUNE - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan budi daya lobster di Vietnam menggunakan bibit yang 100 persen berasal dari Indonesia, kendati ekspor bibit lobster (Benur) masih ditutup.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan hal ini merugikan Indonesia hingga triliunan rupiah, meski belum terdapat perubahan tentang larangan ekspor benih bening lobster (BBL). Untuk itu, pemerintah akan melakukan kerja sama Diplomasi dengan pemerintah Vietnam.
“llegal, unreported, unregulated fishing (penangkapan ikan ilegal, tidak terlaporkan dan tidak sesuai aturan/IUUF) itu bukan hanya kapal nelayan masuk ke negeri kita ambil ikan, penyelundupan BBL juga termasuk illegal fishing. Ini juga kita sampaikan ke level internasional,” kata Trenggono, Rabu (6/3).
Menurutnya, kerja sama ini bisa menekan praktik ilegal ekspor benur yang terbukti merugikan negara. Selain itu, investasi pun bisa masuk dari Vietnam, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan budi daya lobster bagi pelaku bisnis ini di Tanah Air. Dengan demikian, Indonesia bisa jadi setara dengan Vietnam di bidang ini.
Jadi pemasok global
Trenggono mengungkapkan bahwa lewat kerja sama ini, Indonesia berpotensi jadi global supply chain. “Ibaratnya jangan kalian (Vietnam) saja yang menikmati, kami juga dong kebagian, kan asal benurnya dari kami, bagaimana kita berkolaborasi. Salah satunya itu, makanya kita ajak berinvestasi di sini,” katanya.
Ia optimistis Indonesia bisa jadi bagian pemasok lobster dunia di masa depan. KKP sendiri sedang menyusun rancangan kebijakan terkait pengelolaan BBL di Indonesia. Melalui regulasi ini, negara mendorong produktivitas budi daya lobster nasional dengan menggandeng negara yang sudah berhasil melakukan budi daya komoditas potensial ini.
Sebelumnya, kerja sama BBL bersama Vietnam ini mencakup hulu sampai hilir. Hal ini mulai dari pembangunan perikanan tangkap dan budi daya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengolahan, promosi, dan perdagangan produk perikanan.