Kementerian PU Pulihkan Pesisir Untuk Atasi Banjir Rob Jakarta
Pemerintah upayakan penyediaan air bersih bisa tercapai.
Kawasan utara Jakarta. (dok. Kementerian PU)Jakarta, FORTUNE – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal menerapkan konsep pemulihan lingkungan pesisir atau environmental remediation untuk mengatasi dampak Banjir Rob di sekitar kawasan utara Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengataka masyarakat pesisir utara selalu terancam akan bencana banjir rob yang diakibatkan oleh penurunan permukaan tanah (land subsidence), dan tingginya aktivitas pengambilan air dari dalam tanah.
“Bersama Menteri PU, kami harapkan pembangunan ke depan itu selalu diorientasikan pada upaya meningkatkan keselamatan dan juga kualitas hidup masyarakat,” ujar AHY dalam keterangan resmi, Selasa (5/11).
Menurutnya, konsep environmental remediation bisa tercapai melalui penyediaan air bersih dengan pembangunan SPAM Regional Karian, SPAM Regional Jatiluhur I, dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II.
Selain itu, peningkatan kualitas air pada muara sungai (sanitasi) melalui proyek Jakarta Sewerage System, pengendalian banjir melalui pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, dan tanggul pantai yang terintegrasi dengan sistem polder di bagian hilir.
“Kita berupaya agar ada supply air bersih yang dapat mensupport kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kami memastikan SPAM Jatiluhur dapat memberikan suplai kurang lebih 3.200 liter per detik, serta SPAM Karian di Banten juga dapat segera beroperasi supaya menambah suplai air bersih,” katanya.
Kerja sama banyak pihak
Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan untuk menagatasi banjir rob dan land subsidence, Kementerian PU bakal bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang adil dan merata.
“Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, sebab mereka yang memiliki kewenangan terkait area. Kemudian, Kementerian PU akan mempersiapkan infrastruktur penyediaan air bersihnya dan perlu kerja sama lagi dengan pemerintah daerah untuk membangun jaringan atau saluran ke masing-masing rumah,” kata Dody.
Adapun, kerja sama ini juga akan berfokus pada pengelolaan air limbah masyarakat, agar sanitasi di DKI Jakarta lebih sehat dan terjaga.
Pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km. Apabila land subsidence terus berlangsung, maka akan pembangunan Tanggul Laut Tahap B (Giant Sea Wall) akan dilaksanakan.
Menurut Dody, tanggul laut Tahap B ini diproyeksikan akan mereduksi area banjir seluas 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun. “Saat ini, sedang dilakukan studi kelayakan mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” kata Dody.
